REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian tingkat kecamatan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Hal tersebut guna mengoptimalkan pembangunan pertanian di Tanah Air.
Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Dedi Nursyamsi di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan pusat gerakan pembangunan pertanian, sehingga gerakan pembangunan pertanian akan berhasil kalau sarana dan prasarana BPP memadai.
"Oleh karena itu, optimalisasi atau rekapitulasi BPP adalah kita optimalkan sarana prasarana BPP, perbaikan kantor BPP atau bahkan membangun kantor baru," kata Dedi dalam Penutupan Pertemuan Sinkronisasi Koordinasi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian Tahun 2020 di Yogyakarta.
Menurut dia, sampai saat ini Kementan sudah membangun dan memperbaiki BPP sebanyak sekitar 400 kantor, dan pada Tahun 2020 melalui dana dekonsentrasi kementerian berencana memperbaiki sekitar 1.200 kantor BPP.
"Dananya sudah ada, dan yang melaksanakan para penyuluh. Bahkan dari 1.200 kantor BPP itu, ada 200 kantor BPP baru, yang 1.000 lainnya adalah kantor lama," katanya.
Menurut dia, optimalisasi sarana prasarana BPP tersebut menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dari program Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostratani level kecamatan, dengan dikoordinir langsung para Camat, Ketua Harian BPP dan para penyuluh pertanian.
"Program Kostratani itu adalah optimalisasi atau rekapitalisasi BPP, karena BPP sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, gerakan pembangunan pertanian akan berhasil kalau BPP nya mantap dan bagus, kemudian para penyuluh dan manajemen yang ada di dalamnya," katanya.
Dedi mengatakan, program Kostratani juga meningkatkan kapasitas penyuluh, kemampuan penyuluh, meningkatkan pengetahuan penyuluh melalui berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung untuk membangun kembali penyuluh.
"Kita sudah petakan penyuluh, kita punya aplikasi Simluhan (Sistem informasi penyuluh pertanian), setiap hari diupdate, di dalamnya ada database mengenai penyuluh, poktan, gapoktan, korporasi dan lain-lain. Berdasarkan, data itu kita bangun BPP, kalau ada kantor yang rusak kita perbaiki," katanya.
Bahkan, kata dia, data Simluhtan itu untuk memperkuat manajemen terhadap sistem penyuluhan pertanian, memperkuat komunikasi pemerintah dengan para penyuluh dan petani, sehingga memang perlu bagi BPP dilengkapi dengan sarana informasi teknologi, komputer, modem, internet dan lain-lain.
"Tentu secara bertahap, tidak mungkin langsung 100 persen seluruh BPP dilengkapi, tetapi tahun lalu ada 400 BPP, kita bangun 100 kostratani, dan dinas pertanian atau instansi yang menangani masalah penyuluhan itu juga perlu diperkuat IT-nya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika