REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan masih ada beberapa masalah yang menghambat investasi di daerah meski sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Masih ada kepala daerah yang belum menaati aturan itu.

Lewat Inpres tersebut, kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah dilimpahkan dari gubernur, bupati, dan walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Hanya saja, Bahlil mengungkapkan, ada satu gubernur di Kalimantan yang tidak bersedia mematuhi Inpres tersebut. 

Kendati demikian, Bahlil enggan menyebut identitas gubernur itu secara rinci. "Saya tidak bisa sebut siapanya. Mudah-mudahan ada sebuah perasaan bahwa siapa sesungguhnya," kata Bahlil saat ditemui wartawan di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, (19/2).

Bahlil menjelaskan, sikap gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat. Dirinya mengatakan sektor perkebunan hingga tambang, ikut terdampak. 

Bahlil pun menegaskan, investasi bisa terealisasi jika berbagai persoalan di lapangan diselesaikan. Maka menurutnya, menyelesaikan masalah tersebut tidak kalah penting dengan mereformasi regulasi. 

"Persoalan di lapangan ini kita tidak bisa pungkiri, ada sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak bisa dipegang. Inilah yang saya sebut hantu, hantu lapangan, ada pula hantu berdasi. kira kira lah, kalau mereka dibilang menyerupai preman, kira-kira sejenis itu," ujar Bahlil. 

Dirinya mengaku tidak bisa menjelaskan siapa dan di mana para hantu tersebut. Hanya saja selalu ada, sehingga menghambat realisasi investasi. 

"Bagi pengusaha semua merasakan itu ketika eksekusi investasi mau dilakukan. Sekarang kita lakukan dengan cara cara yang lebih komunikatif dengan mereka," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika