Senin 17 Feb 2020 00:01 WIB

Ekonomi jadi Persoalan Utama Pemerintahan Jokowi-Maruf

Persoalan di awal masa jabatan periode pertama Jokowi juga adalah masalah ekonomi.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ani Nursalikah
Ekonomi jadi Persoalan Utama Pemerintahan Jokowi-Maruf. Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin.
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ekonomi jadi Persoalan Utama Pemerintahan Jokowi-Maruf. Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indo Barometer merilis hasil survei nasional dengan tema "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Pemerintah Jokowi-Amin" di Hotel Century Park Senayan, Jakarta, Ahad (16/2). Hasilnya, persoalan ekonomi masih jadi persoalan utama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Permasalahan paling penting di Indonesia menurut survei Januari 2020 adalah perekonomian rakyat (32,1 persen), lapangan pekerjaan (15,8 persen), harga bahan pokok (11,3 persen), korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) (7,8 persen), dan banjir (6,4 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Ahad (16/2).

Baca Juga

Indo Barometer kemudian membandingkan hasil survei tersebut dengan hasil survei Maret 2015, yaitu awal masa jabatan Joko Widodo periode pertama. Qodari mengungkapkan kondisi tersebut mirip dengan hasil survei terdahulu di mana ketika itu responden menyebut permasalahan terpenting adalah permasalahan ekonomi (21,6 persen), harga kebutuhan pokok (19,6 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (8,4 persen), dan KKN (14,6 persen).

"Kalau lihat dua survei ini, baik di awal periode pertama maupun kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi adalah isu ekonomi," ujarnya.

Survei tersebut dilaksanakan pada 9-15 Januari 2020. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan melibatkan 1200 responden. Sedangkan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sejumlah pembicara yang turut hadir dalam rilis survei tersebut antara lain politikus Rokhmin Dahuri, Wakil Ketua Umum Bima Arya Sugiarto, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement