REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyatakan masyarakat tidak mampu seharusnya tetap mendapatkan subisidi elpiji tiga kilogram. Fahmy mengungkapkan sistem terbuka saat ini belum efektif karena belum tepat sasaran.

"Dalam jangka pendek yang harus dilakukan adanya perubahan skema subsidi karena memang berat pemerintah harus anggarkan Rp 75 triliun," kata Fahmy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (30/1).

Meski realisasi subsisi elpiji tiga kilogram menurun, namun volume penggunaanya terus bertambah. Sementara saat ini pasokan elpiji sebanyak 75 persen masih terus diimpor dan 25 persennya dari kilang di dalam negeri. Dari total tersebut, penggunannya untuk subsidi tiga kilogram 88,38 persen dan gas nonsubsidi hanya 11,62 persen.

"Kenapa volume pengguna terus membengkak karena subsidi tadi salah sasran dan impir membengkak," ujar Fahmy.

Hanya saja, Fahmy menilai rencana pemerintah untuk mengubah subsidi elpiji tiga kilogram secara tertutup seharusya jangan diungkapkan terlebih dahulu. Sebab, kata dia, skema yang akan digunakan belum pasti.

"Karena akan ada kepanikan dan nanti dikhawatirkan ada yang menaikkan harga dan yang menjadi sasaran (dikorbankan) warga miskin," tutur Fahmy.

Fahmy menyarankan jika pemerintah ingin mensosialisasikan rencana tersebut, perlu dimatangkan terlebih dahulu, bukan sebatas rencana. Pada dasarnya, Fahmy menegaskan sistem subsidi elpiji tiga kilogram memang harus diubah agar tepat sasaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika