REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong industri keuangan, baik bank atau nonbank, untuk lebih banyak menghadirkan layanan keuangan digital. Jokowi memandang, tingginya angka pengguna internet di Indonesia menjadi modal bagi industri keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan ke tengah masyarakat.

Pemerintah mencatat, penetrasi internet di Indonesia mencapai 170 juta orang atau 64,8 persen dari seluruh populasi nasional. Artinya, peluang pendalaman inklusi keuangan sangat besar dilakukan melalui layanan digital.

"Saya melihat fintech, digitalisasi keuangan, bisa menjadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat. Tercatat, outstanding pinjaman kredit fintech Rp 12,18 triliun atau naik 141 persen di November 2019," kata Jokowi dalam sambutan rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (28/1).

Fintech memang tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir ini. Ketua Harian Asosiasi Fintech Lending Indonesia (AFLI), Kuseryansyah, mengatakan bahwa pesatnya pertumbuhan fintech di Indonesia akibat tingginya kesenjangan kredit dari perbankan.

Dia menjelaskan dari Rp 1.600 triliun kebutuhan kredit di masyarakat hanya Rp 600 triliun yang dapat terlayani, sedangkan sisanya Rp 1.000 triliun belum bankable hal ini yang membuat fintech tumbuh pesat dalam tiga bulan terakhir.

Kesenjangan ini, akibat ketatnya syarat mendapatkan pinjaman bank sedangkan untuk Fintech dengan inovasi di bidang teknologi data maka mampu menyisir masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan (unbankable). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika