REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuka peluang bagi masyarakat ataupun swasta untuk menjadi produsen listrik. Ia menjelaskan, potensi ini terbuka luas dengan menyasar listrik berbasis energi terbarukan.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan, pihaknya bersama jajarannya tengah menggodok skema seperti apa agar masyarakat dapat turut serta dalam menyediakan energinya sendiri. Pasalnya, apabila tak melibatkan masyarakat, dia memperkirakan tahun 2050 baru dapat mencapai kapasitas energi yang diperlukan di Indonesia. Keterlibatan swasta ini akan diutamakan untuk pasokan listrik di daerah-daerah kecil. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pasokan listrik di daerah.
"Jadi tak hanya PLN, tapi swasta, masyarakat kecil juga bisa. Kalau untuk masyarakat kecil, itu mereka mempunyai biomassa. Bagaimana kita menyiapkan turbin untuk bisa mengolah biomassa energi ini menjadi listrik," ujar Arifin, Ahad (19/1).
Arifin merencanakan untuk membangun transmisi yakni hub transmission energy baik gas maupun juga electricity terlebih dahulu agar progam ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, meski supplynya mencukupi namun tidak ada transmisi yang menyambung maka belum bisa maksimal dimanfaatkan.
"Dari Sumatra sampai ke Jawa harus tersambung, Trans Sulawesi, Kalimantan sedangkan daerah-daerah yang berada di daerah luar, kita akan menyediakan kebijakan untuk off grid," katanya.
Dia mencontohkan, pembangkit listrik tenaga air kecil atau micro hydro power plant di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Potensi-potensi sumber daya lokal seperti itulah yang akan digenjot pemerintah. Saat ini pihaknya sedang memetakan potensi-potensi micro hydro di Indonesia yang memang bisa bangun.
"Kemudian micro hydro. Saya baru sebulan lalu mengunjungi Ilaga, Kabupaten puncak yang mana kita meresmikan 1 micro hydro, itu 2 kali 375 kilo watt. Cost-nya memang tinggi, tetapi memang harus dimiliki," ucapnya.
Kendati demikian, lanjutnya, tantangannya sendiri yakni dalam menetapkan harga. Pemerintah akan menetapkan harga yang sesuai dengan sumber daya yang digunakan dalam pembangkit listrik tersebut.
"Harganya memang tak sama. Selama ini kan harga yang kami tetapkan sekian persen dari BPP rata-rata. Nanti akan sesuai region, dan per jenis energi. Ini dalam pembahasan kami. Intinya agar masyarakat lokal berpartisipasi dalam membangun kemandirian energinya," terangnya.
Saat ini, campuran energi Indonesia untuk electricity dari 62 gigawatt ini hanya dibawah 10 persen yang memanfaatkan energi terbarukan termasuk hydro. Kementerian ESDM memiliki target bisa mencapai 23 persen dalam lima tahun ke depan.
"Tujuan yang berpartisipasi bisa terbagi masyarakat kecil dan menengah. Kedepannya, kami akan memperhatikan izin-izin agar tak diperjualbelikan atau transfer. Ini agar elektrifikasi yang 100 persen betul-betul dinikmati masyarakat," tutur Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika