REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo mengarahkan BUMN tidak mematikan pengusaha swasta.
"Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang, termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini," ujar Erick saat coffee morning dengan Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Erick menyampaikan sebagai Menteri BUMN tentu memiliki kewenangan untuk menutup atau memerger perusahaan plat merah yang ada."Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada inti bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus kembali ke inti bisnis," kata Erick.
Pasalnya, lanjut Erick, pengusaha di sektor media dan olahraga itu, dari Rp 210 triliun keuntungan BUMN, disumbang oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja sehingga lebih baik fokus kepada BUMN yang besar daripada kepada BUMN yang kecil-kecil yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah.
Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata. Nantinya, lanjut Erick, Pelabuhan Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner, pusat perdagangan UMKM, convention hall, dan pusat perdagangan.
"Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner," ucap Erick.
Erick mengatakan Pelabuhan Benoa selain memiliki area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah, serta penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan.
"Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat," kata Erick.
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan beberapa catatan DPD atas serapan aspirasi dan pengaduan dari kalangan dunia usaha terhadap BUMN yang dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta. La Nyalla menyampaikan BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi.
"Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat," ujar mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur tersebut.
La Nyalla menambahkan, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD, terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan.
"Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja," ungkap La Nyalla.
Di akhir pertemuan, La Nyalla berharap roadmap yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Mengikuti tender pekerjaan di luar negeri sehingga memasok devisa negara. Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Sementara dari DPD RI tampak Wakil Ketua III Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin serta Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek dan Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin Alamsyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika