REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menganggap gugatan Uni Eropa (UE) terhadap Indonesia terkait kebijakan ekspor nikel merupakan sengketa yang biasa terjadi dalam perdagangan global. Mekanisme penggugatan itu pun dinilai wajar.
"Namanya juga perdagangan, produk atau komoditas yang bersinggungan dengan negara atau kawasan, ketika ada dispute, itu diselesaikan melalui jalur internasional. Salah satunya yang sedang kita hadapi ini," tutur Jerry saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Selasa, (7/1).
Pemerintah pun telah bersiap melakukan pertemuan konsultasi dengan UE untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia pada akhir Januari mendatang. Dalam pertemuan itu, penggugat bisa mengajukan pertanyaan mengenai kebijakan yang dimaksud.
"Untuk pertanyaan dari UE sedang kami tunggu dari mereka, itu membutuhkan waktu. Jadwalnya sekitar dua minggu, kita harapkan tanggal 16 (Januari) sudah ada, sehingga bisa kita jawab," ujar dia.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengantisipasi berbagai pertanyaan yang dilayangkan UE nantinya. kemendag juga bakal melibatkan Kementerian atau Lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Industri dan Kementerian ESDM dalam menjawabnya.
Jerry menyatakan, Indonesia optimis tidak melanggar prinsip perdagangan bebas. "Lebih lanjut kita akan bahas saat menerima pertanyaan. Kita akan deliver itu dengan tepat sasaran," kata dia.
Seperti diketahui, Indonesia pun telah menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yanDigugat gap mendiskriminasi produk kelapa sawit Tanah Air. Meski saling gugat, namun Jerry menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara UE dan Indonesia.
Pada akhir Januari, Indonesia juga akan melakukan pertemuan konsultasi sekaligus mengajukan pertanyaan ke UE mengenai kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE. Daftar pertanyaan tersebut akan selesai disiapkan pada 10 Januari.
Jerry menegaskan, persoalan kelapa sawit dengan kebijakan ekspor nikel ke UE merupakan hal berbeda. "Tidak ada hubungannya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika