REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan dua Bank Wakaf Mikro (BWM) di Kabupaten Kendal. Masing-masing BWM tersebut akan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan pondok pesantren Salaf Apik Kaliwungu dan pondok pesantren Al-Fadllu.
Peresmian dua BWM terbaru itu menambah daftar bank serupa yang telah dibuka oleh pemerintah hingga menjadi sebanyak 56 BWM.
Presiden mengatakan, pendirian sejumlah BWM bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat dengan cara memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum dapat menjangkau fasilitas perbankan.
"Pemerintah ingin agar dari pondok pesantren dan lingkungan pondok pesantren apabila ada keinginan-keinginan untuk membesarkan usaha-usaha yang ada di situ ada banknya, yaitu Bank Wakaf Mikro. Jangan sampai pinjamnya ke rentenir," ujarnya di pondok pesantren Salaf Apik Kaliwungu, dikutip dari siaran resmi Istana, Senin (30/12).
Jokowi menjelaskan, BWM ini menyasar kepada para santri maupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren untuk dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil dan usaha mikro. Pemerintah berencana mendirikan lebih banyak lagi BWM di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.
"Tadi Pak Ketua OJK sudah menyampaikan, sudah disiapkan kurang lebih 50 Bank Wakaf Mikro yang akan dibuka lagi. Ini patut kita syukuri," ucap Presiden.
BWM menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan nilai maksimal sebesar Rp3 juta tanpa agunan. Pengelola BWM juga menyediakan pelatihan dan pendampingan kelompok bagi para nasabah untuk menjalankan usahanya.
"Tapi saya titip, ini hati-hati, kalau dapat pinjaman dari Bank Wakaf Mikro agar disiplin mengangsurnya. Kalau disiplin mengangsur, nanti akan bisa ditambah lagi menjadi Rp2 juta, menjadi Rp3 juta, agar usahanya berkembang," kata Jokowi.
Sementara itu, berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, sejak diluncurkan pada Oktober 2017 hingga saat ini BWM sudah menyalurkan pembiayaan kepada kurang lebih 25 ribu orang nasabah yang tersebar di 18 provinsi dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 33,9 miliar.