REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Menteri Informasi Sudan Faisal Saleh menyatakan, pemerintah transisi akan menunda pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (28/12). Awalnya pencabutan subsidi akan dilakukan sebagai bagian dari anggaran 2020.
Menteri Keuangan Ibrahim Elbadawi mengatakan, subsidi bahan bakar akan secara bertahap dihapus sehari sebelum penyataan tersebut dirilis. Namun, pemerintah melakukan pertemuan dengan mantan oposisi yang membantu menjatuhkan penguasa veteran Omar al-Bashir pada bulan April.
Hasil dari pertemuan itu memutuskan untuk setuju tidak mengimplementasikan keputusan pemotongan subsidi BBM sampai konferensi pada Maret. Momen itu akan digunakan sebagai pembahasan reformasi ekonomi.
"Mengingat keputusan konferensi ini akan ditentukan kebijakan ekonomi negara, termasuk kebijakan mengenai subsidi komoditas," kata Saleh.
Penghapusan subsidi BBM sangat sensitif karena akan menghantam masyarakat yang telah menderita selama bertahun-tahun akibat krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi. Otoritas transisi Sudan menghadapi tugas berat untuk membalikkan ekonomi yang hancur akibat tiga dekade salah urus di bawah pemerintahan Bashir.
Kerumitan dalam pemulihan Sudan semakin berat ketika negara itu dimasukkan dalam daftar sponsor negara terorisme oleh Amerika Serikat. Penunjukan itu sejauh ini menghalangi Sudan untuk mendapatkan dukungan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Kabinet transisi Sudan dibentuk oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada bulan September. Lembaga itu lahir setelah kesepakatan pembagian kekuasaan dicapai antara Dewan Militer Transisi yang mengambil alih setelah Bashir digulingkan oleh Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) sebuah koalisi mantan oposisi dan kelompok protes.
Menteri Keuangan Ibrahim Elbadawi mengatakan pemerintah transisi berencana untuk menghapus subsidi bahan bakar secara bertahap pada tahun 2020 pada Jumat. Dia juga mengatakan gaji sektor publik akan berlipat ganda untuk mengurangi dampak dari inflasi yang kencang. Keputusan untuk menunda pencabutan subsidi dilakukan setelah Hamdok, Elbadawi dan menteri lainnya bertemu dengan perwakilan FFC.
Elbadawi mengatakan pada November, gaji publik perlu ditingkatkan dan jaringan dukungan sosial didirikan untuk mempersiapkan penghapusan bahan bakar dan subsidi pangan yang menyakitkan. Sudan akan membutuhkan hingga 5 miliar dolar AS untuk dukungan anggaran untuk mencegah keruntuhan ekonomi dan memulai reformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
