REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, pada Jumat (27/12). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan program-program kerja sama bilateral bidang Iptek dan Inovasi yang sedang berjalan.
Kedua negara juga membahas program kerja yang akan direncanakan kemudian antara Indonesia dan Inggris setelah restrukturisasi kementerian dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menjadi Kemenristek/BRIN.
Duta Besar Owen Jenkins menyampaikan sejumlah agenda berkenaan dengan program-program Newton Fund seperti Newton Prize yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 14 Januari 2020 dan di London pada 12 Februari 2020. “Saya mengundang Bapak Menristek untuk dapat hadir pada kedua kegiatan tersebut dan memberikan informasi tentang perkembangan kebijakan Iptek dan Inovasi, serta program prioritas Kemenristek/BRIN 5 (lima) tahun ke depan”, ujar Owen, Jumat (27/12).
Selain itu, ia juga menyampaikan, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Attachè’s Networks. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memahami struktur organisasi, prioritas dan arah kebijakan Kemenristek/BRIN. Sehingga negara-negara yang tergabung dalam pertemuan tersebut dapat berkontribusi secara maksimal dalam bekerja sama dengan Kemenristek/BRIN.
“Sebagaimana yang telah saya sampaikan juga kepada Dubes Amerika Serikat, saya akan berusaha hadir atau mengutus Deputi Menteri Risbang untuk hadir dan menjelaskan secara detil tentang peraturan terkait perizinan peneliti asing, agar jelas dan tidak mempercayai rumor yang beredar terutama terkait dengan sanksi kepada peneliti asing," kata Bambang.
Sehubungan dengan Memorandum on Understanding (MoU) bidang Riset dan Inovasi yang telah habis masa berlakunya pada Juli 2019, Indonesia dan Inggris berencana untuk memperpanjang MoU tersebut. Diharapkan MoU ini bisa selesai pada Januari 2020 agar kerja sama Indonesia dan Inggris ke depan dapat bernaung dalam suatu payung hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
