REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) Luky Adrianto menyampaikan beberapa masukan terkait pengelolaan sektor perikanan tangkap. Luky mendorong peningkatan kualitas sistem koleksi dan pelaporan data statistik perikanan tangkap yang dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan.
Hal ini disampaikan Luky saat audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rangka memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta, Senin (16/12). Dekan FPIK IPB tersebut juga berharap akan pengawasan terhadap IUU fishing terus ditingkatkan, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain.
FP2TPKI juga mendorong fasilitasi investasi domestik pada penangkapan ikan di wilayah ZEE. Jika memerlukan investasi asing (perikanan multi-nasional), pemerintah harus memberikan jaminan bahwa seluruh operasi penangkapan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Sementara di sektor budidaya, FP2TPKI ingin agar iklim investasi usaha perikanan budidaya dipermudah dengan adanya insentif investasi, pengurangan pajak, dan sebagainya. Ia menyebut, perguruan tinggi juga siap membantu pemerintah mengembangkan riset untuk spesies-spesies lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk dengan melakukan desiminasi hasil-hasil penelitian kepada pembudidaya ikan atau pihak terkait.
"Kami juga berharap usaha budidaya yang dilakukan berorientasi pada ekspor. Namun tetap dengan menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB), termasuk industri dan skala rumah tangga dengan teknologi bioflok dan tropik level," kata Luky.
Luky juga mengusulkan pemerintah kembali menghidupkan sentra-sentra produksi benih (basis provinsi atau kawasan) yang bersertifikasi, mengembangkan industri pakan mandiri (skala rumah tangga) dengan basis bahan baku lokal, memastikan penegakan hukum dalam kaitan pengelolaan limbah budidaya (misalnya penerapan IPAL bagi petani ikan/industri), hingga revitalisasi tambak-tambak idle (pengantian spesies yang sesuai kondisi, bioremediasi).
"Peran lembaga pengelola keuangan untuk pembudidaya ikan dan jaminan asuransi usaha juga perlu diperkuat," ucap dia.
Luky menilai hal lain yang tak kalah penting dalam pengembangan sektor budidaya adalah penggunaan teknologi digital dalam optimalisasi peran penyuluh (virtual extension system) serta penerapan teknik offshore melalui pendekatan smart and precise offshore aquaculture engineering untuk komoditas budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
