Ahad 15 Dec 2019 19:17 WIB

Rachmat Gobel Khawatir Indonesia Jadi Negara Konsumsi

Gobel melihat iklim investasi saat ini cenderung menguntungkan pedagang.

Rachmat Gobel
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Rachmat Gobel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel menyampaikan kekhawatirannya Indonesia menjadi negara konsumsi ketimbang negara industri yang tangguh. Kekhawatiran itu terlihat struktur perekonomian nasional saat ini.

"Struktur perekonomian nasional saat ini cenderung menjadikan Indonesia sebagai negara konsumsi," kata Rachmat Gobel, Ahad.

Baca Juga

Menurut dia, untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, kebijakan pembangunan dan perekonomian nasional harus mengarah pada upaya menjadikan Indonesia negara produsen.

Oleh karena itu, kata dia, perlu dibangun cita-cita dan semangat bersama menjadikan Indonesia negara industri yang kuat. Setidaknya pada 100 tahun Indonesia merdeka yaitu tahun 2045.

"Perbaikan pelayanan investasi melalui berbagai paket kebijakan harus didukung dengan kebijakan yang memperkuat kepastian investasi jangka panjang," kata mantan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Industri itu.

Sayangnya, Rachmat Gobel melihat iklim investasi saat ini cenderung hanya menguntungkan investor dan pelaku dunia usaha jangka pendek alias pedagang.

"Perlu kemitraan dari lembaga negara dan pemerintah untuk merevisi atau mengamandemen peraturan dan perundangan agar pro investasi jangka panjang, pro industri," kata mantan Menteri Perdagangan itu.

Ia mengajak pemerintah bersama DPR RI merumuskan undang-undang yang membangun iklim usaha pro industri agar Indonesia tidak tertinggal dan kalah bersaing dalam menghasilkan produk barang maupun jasa.

"Bila iklim investasi hanya menguntungkan investor jangka pendek atau pedagang saja, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia keluar dari Kelompok G20," kata dia.

Bahkan lanjut dia, rencana untuk bisa mendorong PDB setara GNI per kapita sebesar 5.600 - 5.930 dolar AS pada 2024 seperti amanah RPJMN 2020-2024 akan sulit tercapai.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement