REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi. Erick berharap terjadi ketidaksingkronan antara BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Daripada ada BUMN dan BUMD tarik-tarikan dibawa di daerah kekuasaan lebih baik satu satu atap," kata Erick di Jakarta, Sabtu (14/12).  

Dia mencontohkan, pengerjaan transportasi di Jakarta yang terintegrasi. Jika peraturan Presiden dan peraturan Gubernur DKI tidak selaras penataan transportasi bisa saja berantakan. 

"Nggak bisa beli kartu ini naik MRT mau ke airport, kartunya ganti lagi. Nyebrang kesini nggak nyambung," kata Erick. 

Agar masyarakat dapat mendapat manfaat modal transportasi massal, Erick menyatakan, pembangunan modal transportasi massal harus bersinergi. Bila perlu, dia menyatakan, BUMD dapat mengambil proyek BUMN.

"Karena itu, Kita udah tandatangan,   BUMN dan BUMD. Kalo perlu ambil BUMD ambil semua aset BUMN. Toh dengan hasil penjualan itu, kita bisa bangun lagi di Jawa Timur, Jawa Tengah," kata Erick.

Terpenting, kata Erick, semua pembangunan dapat dirasakan masyarakat. "Jadi jangan gila kekuasaan. Yang penting empat buat rakyat. Kita gak boleh feodal. Ini ekosistem yang kita ingatkan," jelasnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika