Kamis 12 Dec 2019 13:22 WIB

Hasil 100 Hari Pertama Mentan: Satu Data Hingga Kostra Tani

Kini, semua data mengacu pada Badan Pusat Statistik sebagai produsen data.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan 100 hari kerja pertama dalam Kabinet Indonesia Maju di depan jajarannya. Ia menekankan bahwa ke depan pembangunan pertanian butuh kerja sama erat antar kementerian lembaga agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil.

Syahrul mengatakan, janji pertama soal pemetaan satu data pangan khusus untuk komoditas padi telah rampung. Nantinya, semua data akan mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga produsen data yang ditugaskan pemerintah untuk menjadi acuan.

Baca Juga

"Kami sudah selesaikan masalah data. Apakah sudah benar 100 persen? Tidak ada yang sempurna karena tetap akan ada penyesuaian," kata Syahrul dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pertanian di Kementerian Pertanian, Kamis (12/12).

Syahrul mengatakan, kalaupun ada data terbaru yang diperoleh, akan dikumpulkan di BPS. Namun, ia mengatakan bahwa Kementan, BPS serta kementerian lain telah sepakat bahwa data yang ada memang terdapat margin eror yang sulit dihindari.

Selanjutnya, capaian kedua yakni pembentukan Komando Strategi Pertanian atau Kostra Tani yang dibentuk di tingkat kecamatan. Ia mengatakan, Kostra Tani menjadi tumpuan utama pendekatakan pertanian yang bakal diterapkan dalam kepemimpinannya.

Saat ini, setidaknya terdapat lebih dari 6.000 kecamatan, namun Syahrul mengakui bahwa baru terdapat sekitar 5.000 kecamatan yang memiliki Kostra Tani. 

"Presiden sudah perintahkan semua kecamatan ada Kostra Tani. Saya minta Bupati jalankan itu. Terintegrasi dengan pusat," kata dia.

Menurut dia, jika Kostra Tani bisa berjalan efektif, segala permasalahan di bidang pertanian khususnya yang dialami petani bisa direspons dengan cepat. Termasuk, persoalan pupuk yang kerap kali tak sampai hingga ke petani.

Adapun kinerja ketiga yakni koordinasi dan sinergi antar kementerian lembaga untuk pengentasan daerah yang mengalami masalah ketersediaan pangan. Diketahui, terdapat 943 kecamatan di 88 kabupaten kota yang saat ini mengalami rentan rawan pangan.

"Oleh karena itu badan pangan akan turun tangan bersama para kepala dinas," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement