REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin jauh menjadi nyata karena terbit peraturan tentang tekanan Muslim di Xinjiang. Presiden AS Donald Trump bahkan telah menyatakan kesepakatan dagang antara dua negara mungkin terjadi pada 2020, Selasa (3/12).
"Dalam beberapa hal, saya menyukai gagasan menunggu sampai setelah pemilihan untuk kesepakatan China," kata Trump.
Trump mengklaim, dari pihak China ingin segera membuat kesepakatan. Hanya saja, dia sedang menunggu niat dari China benar-benar ingin mencapai kesepakatan dagangan yang telah beberapa kali dibicarakan.
Namun, nyatanya China murka atas langkah AS menerbitkan peraturan yang menekan tentang nasib Muslim di Xinjiang. Beijing menyebut Rancangan Undang-Undang itu sebagai serangan jahat terhadap China dan menuntut agar tidak disahkan menjadi Undang-Undang.
Seseorang yang akrab dengan sikap pemerintah China pada negosiasi perdagangan mengatakan kepada Reuters, kesepakatan perdagangan fase satu bisa terancam jika RUU House of Representatives tentang Uighur menjadi hukum. Rancangan peraturan itu menyerukan China harus menutup kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang.
Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan kepada CNBC, negosiasi perdagangan tingkat staf dengan China terus berlanjut, Selasa. Namun, tidak ada pembicaraan perdagangan tingkat tinggi yang dijadwalkan. Tarif yang direncanakan untuk sisa impor China akan berlaku pada 15 Desember jika tidak ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan atau kesepakatan.
Kementerian Luar Negeri China belum menentukan tindakan balasan atas sikap AS dengan RUU itu. Laporan surat kabar resmi Partai Komunis China Global Times menyatakan Beijing akan segera merilis pernyataan tentang daftar entitas yang tidak dapat diandalkan memberlakukan sanksi terhadap yang membahayakan kepentingan China.
Surat kabar itu mengatakan China mempercepat proses untuk daftar tersebut karena RUU Uighur akan membahayakan kepentingan perusahaan China. Entitas AS yang relevan akan menjadi salah satu target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika