REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Target operasional Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, yang awalnya diproyeksikan sudah mulai beroperasi pada Juni 2020 berpotensi mundur sekitar tiga bulan, atau sekitar September 2020. Kemungkinan itu terungkap dalam rapat yang digelar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit serta perwakilan dari Japan International Coorporation (JICA) di Jakarta, Selasa (3/12).
Menhub Budi menyebut pemerintah Indonesia merencanakan agar Juni 2020 penyelesaian proyek tahap pertama pelabuhan tersebut bisa rampung. "Tapi Jepang minta lebih konservatif. Kalau pun mundur paling tiga bulan," katanya.
Menurut Budi, mundurnya target penyelesaian tahap pertama lantaran pihak Jepang amat berhati-hati soal kesiapan operasional pelabuhan, termasuk soal fasilitas dan infrastruktur pendukung. Kendati demikian, Budi mengatakan pemerintah akan tetap mengupayakan agar proyek tersebutbisa rampung sesuai target Presiden Jokowi yakni pada Juni 2020.
Pemerintah akan melakukan evaluasi pada Januari 2020 untuk memastikan perlunya perpanjangan waktu penyelesaian proyek. "Pada dasarnya ada kesepakatan untuk memperhatikan itu akan diteruskan apa tidak. Jadi nanti kita evaluasi, Januari akan rapat lagi, kita evaluasi," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai progres pembangunan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk tahapan pertama dengan investasi Rp29 triliun tergolong bagus dan sesuai harapan. "Ya progresnya bagus dan kita harapkan yang tahapan pertama nih nanti akan kita selesaikan di bulan Juni tahun depan," kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Pelabuhan Patimban, Jumat (29/11) siang.
Presiden berharap Pelabuhan Patimban akan menjadi sebuah pelabuhan besar, nantinya di tahun 2027. Pelabuhan tersebut diproyeksikan bisa menjadi hub pelabuhan untuk produksi otomotif di kawasan ASEAN untuk ekspor ke Australia, Selandia Baru atau negara-negara ASEAN lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika