Rabu 04 Dec 2019 03:40 WIB

Mentan dan PUPR Kerja Sama Infrastruktur Pertanian

Dua kementerian juga bekerja sama pertukaran data dan informasi hasil pertanian.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) sebelum mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Foto: Antara/Galih Pradipta
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) sebelum mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama. Kesepakatam tersebut terkait infrastruktur pertanian.

"Pertemuan ini adalah bukti dan komitmen Kementerian PUPR dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," kata Basuki di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (3/12). 

Baca Juga

Basuki menjelaskan ruang lingkup kerja sama antara Kementerian PUPR dan Kementan akan dilakukan sinkronisasi perencanaan pengembangan infrastruktur keairan dan lahan pertanian. Begitu juga penetapan lokasi dan kegiatan pengembangan infrastruktur serta kerja sama dalam hal operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana.

Dia memastikan juga akan melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi hasil penelitian, pengembangan pemanfaatan produk pertanian sebagai bahan baku konstruksi. "Seperti penggunaan karet alam sebagai campuran aspal," tutur Basuki.

Sementara itu, Syahrul mengatakan kerja sama tersebut menjadi gerbang menyelesaikan tugas-tugas besar. Syahrul tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan presiden dan rakyat Indonesia. 

Untuk itu, Syahrul memastikam Kementan harus bersinergi. "Melakukan diplomasi dengan mitra kerja dalam hal ini Kementerian PUPR yang mempunyai peran penting dalam tata kelola air," ujar Syahrul. 

Syahrul menilai kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk konsolidasi teknokratik. Dia menegaskan tidak mungkin Kementan bekerja sendiri untuk memenuhi pangan 267 jiwa rakyat Indonesia. 

"Oleh karena itu kerja sama ini jangan dibatasi ke hal-hal teknis. Kita mulai inisiasi ke ranah sistem, manajemen dan rekayasa teknologi," tutur Syahrul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement