REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginginkan PT Pertamina (Persero) melakukan evaluasi struktur biaya. Khususnya untuk mengatasi persoalan mahalnya harga avtur.

"Saya tidak mau intervensi, biar Kementerian ESDM dan BUMN yang melihat sehingga efisiensi apa yang dilakukan secara kolektif ada efisiensi yang dilakukan," kata Budi di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perhubungan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (3/12).

Terlebih, Budi mengatakan crude oil di Indonesia relatif mahal. Budi memastikan mengenai hal tersebut sudah berbicara dengan Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi bersama tanpa intervensi.

Selain itu, Budi juga meminta Kementerian Keuangan bisa memberikan kelonggaran PPN untuk avtur di Indonesia bagian Timur agar lebih murah. "Syukur-syukur kalau (PPN) hilang hingga harga avturnya murah sehingga operator tetap berjalan dengan avtur," ungkap Budi.

Pada dasarnya, Budi menegaskan pemerintah menginginkan industri aviasi di Indonesia lebih baik. Artinya, kata Budi, maskapai dapat terus bertahan, untung, dan tidak rugi.

"Tetapi mereka ini bisa melayani dengan tarif-tarif yang terjangkau. Ada yang memang bisnis dan lain. Oleh karenanya, kita mulai dari avtur," tutur Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika