REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada komisaris dan direksi BUMN untuk menjaga ekosistem bisnis. Para direksi dan komisaris yang mengelola perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN diharapkan memiliki integritas yang tinggi, mampu bekerja dengan baik.
"Bukan membuat gurita yang nantinya bisa menggulung perusahaannya sendiri, merusak ekosistem bisnis, atau mengganggu stabilitas BUMS, BUMD, juga BUMDes," kata Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (23/11).
Erick Thohir menambahkan, integritas serta akhlak yang baik merupakan hal yang penting bagi pengelola BUMN. "Bila manajemen BUMN memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi, serta berfokus pada bisnis, BUMN akan tumbuh dengan baik," ujar dia.
Erick Thohir bergerak cepat dalam menjalankan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien. Ia mengatakan, untuk mengelola aset sebesar Rp 8.200 triliun, dirinya membutuhkan tim kerja yang kompak serta orang-orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak baik.
Erick mengatakan, dirinya berupaya agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini berarti memiliki int gritas tinggi dan komitmen yang kuat.
Menteri BUMN juga sempat melontarkan pernyataan keras terkait beberapa eksekutif BUMN yang bergaya hidup mewah ketika perusahaan BUMN yang dipimpinnya merugi. Menurut dia, itu bukan berarti tidak boleh mendapatkan sesuatu yang memang layak, melainkan seseorang harus punya hati dan akhlak. Ketika perusahaan sedang merugi, pimpinan BUMN tersebut juga harus menjalani gaya hidup prihatin atau sederhana.
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama BTN Pahala Mansury dan Komisaris Utama BTN Chandra Hamzah di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/11).
Perampingan birokrasi
Di saat bersamaan, kementerian yang dipimpinnya juga berupaya merampingkan birokrasi yang ada di tubuh kementerian dengan mengefisienkan struktur organisasi yang sudah ada. Dengan adanya dua wakil menteri, posisi tujuh deputi akan dirampingkan menjadi tiga deputi fungsional bukan berdasarkan industri seperti sebelumnya.
Menteri BUMN mengatakan, tujuan restrukturisasi ini agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa. "Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan Kementerian BUMN memiliki orientasi melayani, service oriented," ujar Erick dalam siaran pers yang diterima Republikadi Jakarta, Sabtu.
Bagi Erick, Kementerian BUMN dibentuk bukan untuk memperpanjang birokrasi, tetapi untuk membantu agar korporasi yang ada di bawahnya dapat sehat dan melayani masyarakat. Sebelumnya, Kementerian BUMN akan menetapkan lima posisi eselon I Kementerian BUMN, termasuk posisi Inspektorat Jenderal (Irjen) dalam waktu sepekan hingga dua pekan.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kalau ada perubahan struktur, dengan sendirinya juga akan terjadi perubahan terhadap struktur-struktur deputi Kementerian BUMN, termasuk penamaan deputinya juga ikut berubah. Dengan demikian, semua urusan bisnis BUMN akan ditangani oleh dua wakil menteri (wamen), sedangkan deputi akan lebih mengurusi administrasi.
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (22/11).
Arya Sinulingga juga sempat menyinggung soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama yang kerap disapa BTP itu menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Basuki, lanjut Arya, diminta untuk mengawasi kinerja para direksi. Arya juga memastikan, Erick ingin wewenang komisaris Pertamina lebih besar daripada sebelumnya.
Ia menjelaskan, Erick ingin komisaris bisa benar-benar melakukan fungsi pengawasan. "Peran komisaris sangat kuat," ujar Arya di Kementerian BUMN, Jumat (22/11) malam.
Arya juga mengungkapkan, banyak tugas penting Pertamina ke depan. Selain menyelesaikan proyek kilang yang sudah menjadi wacana lama, Pertamina juga tetap harus menjalankan fungsi distribusi energi dan melakukan banyak efisiensi.
Arya menjelaskan, Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir berharap Basuki dapat mengawasi kerja dari para direksi Pertamina agar semua rencana dan target dapat selesai tepat waktu. "Fungsi pengawasan distribusi, efisiensi, menghilangkan stuck-stuck, soal kilang-kilang. Itu perlu kontrol penuh," ujar Arya. (antara, ed: endah hapsari)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
