REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menurunkan target pengadaan beras tahun 2020 menjadi 1,6 juta ton. Tahun ini, target penyerapan mencapai 1,8 juta ton, namun realisasi baru mencapai 1,14 juta ton atau sekitar 63,6 persen dari angka target. Perusahaan menilai perlu adanya penyesuaian target sesuai dengan pasar beras Bulog.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengatakan, penurunan target memang sangat memungkinkan. Namun, ia masih melihat situasi riil ke depan dalam melakukan penyerapan sehingga penambahan target masih dimungkinkan.
"Target kita memang bisa jadi turun. Tapi kita lihat dulu kondisinya, yang penting kita bisa dapatkan dulu hilir (pasar) beras Bulog," kata Buwas, sapaan akrabnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).
Ia mengemukakan, dengan target pengadaan sebesar 1,6 juta ton, penyaluran diharapkan bisa mencapai 1,57 juta ton. Penyaluran tersebut terdiri dari distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bencana alam sebanyak 15 ribu ton, bantuan internasional 12 ribu ton, distribusi daerah 58,3 ribu ton, serta untuk operasi pasar 1,48 juta ton.
Adapun persediaan beras pada awal tahun 2020 nanti diperkirakan sebesar 1,3 juta ton dari posisi stok akhir tahun ini sebanyak 2,2 juta ton. Penurunan 900 ribu ton itu diperkirakan Buwas bisa terjadi jika pada akhir tahun ini kebutuhan beras meningkat dan harus dipenuhi lewat operasi pasar Bulog.
"Jadi, kalau ada tersisa 1,3 juta ton di awal tahun lalu kita bisa melakukan pengadaan 1,6 juta ton, berarti stok beras Bulog tahun depan bisa hampir 3 juta ton," kata Buwas.
Mantan Kepala Badan Nasional Narkotika itu pun mengakui rendahnya realisasi pengadaan tahun ini karena Bulog tidak memiliki kepastian pasar imbas penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bulog memilih untuk mengantisipasi kerugian yang bakal dialami.
Di sisi lain, hingga saat ini perusahaan juga belum mendapatkan jaminan untuk penggantian uang pengadaan beras. Sebab, berdasarkan aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) penggantian akan diberikan jika Bulog sudah berhasil menyalurkan berasnya.
"Ini dilematis. Siapa yang akan ganti uangnya kalau kita lakukan pengadaan sesuai target? Siapa yang bertanggung jawab," kata Buwas.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memberikan penugasan kepada Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok tahun depan. Tak hanya beras, tapi juga jagung, kedelai, gula dan daging.
DPR, kata Sudin, juga mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mengeluarkan persetujuan alokasi beras program BPNT dari beras Bulog sebanyak 150 ribu ton per bulan atau 1,8 juta ton per tahun untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan begitu, Bulog bisa memilik ruang yang lebar untuk menyalurkan berasnya.
Selain itu DPR juga sepakat agar para Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, serta karyawan BUMN untuk menggunakan beras Bulog. Sebagai konsekuensi, Bulog harus menyediakan beras dengan kualitas yang baik namun harganya kompetitif. "Pemerintah juga harus segera menyusun kebijakan yang bersifat mandatori agar beras yang diproduksi Bulog wajib fortifikasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
