REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah mengaku membahas sejumlah hal dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11). Salah satu yang menjadi topik pembicaraan ialah mengenai langkah pencegahan kasus korupsi di tubuh BUMN.
"Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi," ujar Chandra usai bertemu Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Chandra, isu korupsi menjadi salah satu perhatian dari Erick. Kepada Chandra, Erick menekankan pentingnya integritas pada setiap insan pejabat di BUMN.
"Pak menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan atau terjerat kasus korupsi lagi," lanjut Chandra.
Chandra mengatakan dirinya telah menyampaikan pandangan kepada Erick mengenai persoalan yang kerap melanda BUMN dalam ranah hukum, termasuk langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, Chandra enggan membeberkan lebih lanjut lantaran menilai pembahasan tersebut cukup teknis.
"Intinya banyak (pembahasan), masalah regulasi apa yang menghambat BUMN hingga regulasi apa yang diperlukan agar BUMN melangkah lebih cepat," ucap Chandra.
Chandra mengatakan tidak ada permintaan dari Erick kepada dirinya untuk melakukan koreksi terhadap sejumlah pejabat di BUMN. "Kita tidak bicara tentang orang, jabatan, atau spesifik kasus ya, kita bicara mengenai masalah bagaiamana BUMN itu baik, bersih, dan kinerjanya lebih baik lagi," kata Chandra.
Chandra menilai seluruh BUMN seharusnya mendapat perlakuan yang sama dalam hal evaluasi kinerja. Poin penting yang disampaikan Erick kepada dia ialah mengenai integritas pejabat BUMN.
"Bagaimana upaya ke depan agar BUMN tidak membenani APBN, namun menyumbang APBN," ungkap Chandra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
