REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan penentuan direksi dan komisaris BUMN merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata Erick, semua pengangkatan direksi dan komisaris BUMN yang baru akan melalui proses tim penilai akhir (TPA) yang diketuai langsung Jokowi.

"Itu nanti biar Pak Presiden saja bahwa presiden sudah memberi arahan semua pengangkatan di BUMN nanti harus proses TPA," ujar Erick usai nonton bareng film Susi Susanti: Love All bersama pegawai Kementerian BUMN di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (11/11) malam.

Arahan ini diterapkan kepada seluruh BUMN, baik BUMN strategis maupun nonstrategis. Erick menyampaikan, kebijakan ini lantaran presiden ingin memastikan semua direksi dan komisaris BUMN benar-benar orang yang memiliki integritas dan bisa memajukan BUMN, bukan oknum-oknum yang terjebak dari kepentingan pribadi.

Erick mengajak semua pihak menjaga integritas di BUMN mengingat banyak direksi dan komisaris BUMN yang memiliki integritas dan kualitas. Saat ini, Erick mendorong BUMN lebih profesional dan lebih transparan.

"Karena itu TPA akan dijalankan secara transparan oleh beliau (presiden). Ya alhamdulilah sudah berjalan sebenarnya. (Direksi) Bank Mandiri dan BTN beliau sudah putuskan, kalau namanya sendiri silakan tanya beliau," ucap Erick. 

Sementara untuk direktur utama (dirut) Inalum, kata Erick, belum ada keputusan. Erick mengaku masih menunggu keputusan presiden terkait Inalum. Erick menyampaikan keputusan dirut Inalum baru juga akan diputuskan pada tahun ini mengingat Jokowi memberi tenggat waktu agar pengangkatan direksi baru di BUMN dilakukan tidak terlalu lama.

"Segera lah (deadline dari Jokowi), kalau yang Bank Mandiri dan BTN sudah," kata Erick menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika