REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir penggarapan proyek infrastruktur di daerah yang lebih banyak dikerjakan oleh kontraktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal menurut Jokowi, swasta seharusnya mendapat peluang yang lebih banyak untuk terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur.
"BUMN jangan ambil semuanya, berikan ruang bagi swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur ini. Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal, provinsi, berkeluh kesah kepada saya Pak kok semuanya diambil BUMN," ujar Jokowi dalam pembukaan Pameran Konstruksi Indonesia di JiExpo Kemayoran, Rabu (6/11).
Jokowi sendiri menyadari bahwa pihak swasta terkadang enggan mengambil proyek dengan Internal Rate of Return (IRR) atau tingkat pengembalian investasi yang rendah. Untuk jenis proyek yang minim untung ini, Jokowi memperbolehkan BUMN mengambilnya. Terlebih karena BUMN bisa mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Untuk daerah yang IRR rendah, biar pemerintah yang menangani. Karena biasanya swasta tak mau sentuh. Saya selalu sampaikan, tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta. Kalau swasta tak mau baru silakan BUMN kerjakan," katanya.