Ahad 03 Nov 2019 12:56 WIB

Tingkatkan Tol Laut, Kemenhub Gandeng Gojek

Kerja sama dengan Gojek untuk mempermudah proses pemesanan kontainer.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ratna Puspita
Pemerintah mengoptimalkan pelayanan tol laut di Maluku.
Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Pemerintah mengoptimalkan pelayanan tol laut di Maluku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan meningkatkan layanan tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan akan menggandeng Gojek untuk memberikan digitalisasi pelayanan tol laut.

Dia menjelaskan kerja sama dengan Gojek untuk mempermudah proses pemesanan kontainer secara transparan dalam pelaksanaan tol laut. “Ini dapat membagi muatan secara adil kepada shipper yang ada di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan,” kata Wisnu, Ahad (3/11).

Baca Juga

Wisnu mengharapkan platform digital tersebut diharapkan memberikan peluang yang lebih mudah. Sebab, kata dia, masyarakat Indonesia saat ini juga sudah mulai terbiasa  menggunakan aplikasi seperti Gojek untuk berbagai pemesanan transportasi.

Wisnu menegaskan Kemenhub bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan. “Ini juga termasuk dengan pengawasan disparitas harga barang,” ujar Wisnu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai praktik monopoli program tol laut. Jokowi mengharapkan untuk selanjutnya dapat menemukan solusi untuk dalam transparansi penggunaan tol laut.

Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui adanya monopoli operasional tol laut. Budi mengatakan pemerintah mensinyalir terjadi pengusaan barangs ecara berlebihand alam operasional tol laut di Maluku.

Kan ini menjadi hukum pasar kalau ada potensi ekonomi maka suatu pihak akan menguasai, kami akan tata kembali,” kata Budi di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (31/10).

Budi mengatakan bupati di Maluku sudah melaporkan hal tersebut kepada presiden Joko Widodo. Sebab, dengan adanya monopoli tersebut masyarakat di Maluku tidak mendapatkan harga barang dari tol laut seperti sebelumnya.

Untuk itu, Budi memastikan pemerintah akan menata kembali agar monopoli tol laut tidak terjadi. “Saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang menguasai itu,” ujar Budi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement