REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di saat pertumbuhan ekonomi nasional stagnan, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan mampu menambal pertumbuhan ekonomi yang lesu. Pemerintah di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kejar target menopang sektor UKM dengan menyediakan akses pasar.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto mengakui bahwa sektor UKM dapat menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kerja sama di lintas-kementerian pun dilakukan guna menyiapkan akses pasar yang terjangkau bagi para pelaku UKM.
“Kita sudah lakukan penandatangan kerja sama pemasaran produk UKM, seperti di rest area jalan tol, pameran, dan kemungkinan lain,” kata Suhanto saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (30/10).
Akses pasar kepada UKM ini memang membutuhkan kesiapan regulasi. Menurut dia, pemerintah telah menindaklanjuti hal itu dengan menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM di sektor perdagangan. Salah satu yang dibahas dalam penyusunan perpres itu adalah kepastian akses pasar.
Sambil menunggu hal itu, lanjutnya, Kemendag secara berkala melaksanakan pelatihan teknis untuk strategi pemasaran digital dan kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo).
“Kami sudah beri fasilitas penunjang pemasaran, seperti pendaftaran merek, sertifikasi halal, barcode, sampai bantuan studio mini untuk pemasaran,” ungkapnya.
Di sisi lain, akses permodalan terhadap sektor UKM juga menjadi catatan. Suhanto mengaku telah mengundang Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk melakukan kerja sama. Diharapkan keterlibatan BPD dapat membantu meningkatkan akses permodalan kepada UKM.
Seperti diketahui, akses permodalan dan kredit usaha terhadap sektor UKM masih rendah. Berdasarkan statistik Kemenkop UKM, rendahnya kucuran kredit yang ditujukan kepada sektor UKM masih terjadi.
Tercatat, dari Rp 5.300 triliun total kredit yang dikucurkan bank umum pada 2018, kurang dari 20 persen atau hanya sekitar Rp 1.000 triliun yang ditujukan untuk UKM. Dalam hal ini, Suhanto menjabarkan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan permodalan dengan mencari alternatif yang paling dimungkinkan.
Di sisi lain, produk UKM lokal yang berdaya saing masih belum terlalu kuat. Kemendag dalam hal ini mengklaim telah melakukan sejumlah pembinaan hingga kurasi produk yang dapat merepresentasikan produk Indonesia di kancah global. Meski dalam waktu dekat, akses pasar domestik akan menjadi fokus perluasan pasar UKM.
Mengacu catatan Kemendag, pelaku usaha yang produknya telah dikurasi sebanyak 11 ribu sejak 2009. Produk-produk tersebut didominasi produk pangan sebesar 70 persen, kerajinan 18 persen, dan produk lainnya sebanyak 12 persen.
“Kami memang berada di hilir, tentu fungsi kami dititikberatkan pada pelatihan dan strategi pemasaran, business matching, dan partisipasi pameran," kata dia.
Jumlah pelaku usaha UKM lokal cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Sensus Ekonomi (SE 2016) menunjukkan, sebanyak 26,26 juta pelaku UKM ada di Indonesia, sedangkan jumlah pelaku usaha besar (UMB) sebanyak 0,45 juta usaha atau 1,67 persen.
Adapun distribusi usaha didominasi oleh jenis usaha perdagangan besar dan eceran, yakni reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 12,3 juta usaha atau 46,17 persen dari seluruh usaha atau 46,17 persen dari seluruh usaha perusahaan yang ada di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
