REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menemui Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (26/10). Pertemuan itu untuk menentukan calon direktur utama Perbankan BUMN.
Dari empat perbankan BUMN saat ini, PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk masih dipimpin Pelaksana Tugas (plt) Direktur Utama. Bank Mandiri beraset Rp 1.235,6 triliun (per semester I 2019) dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan aset Rp312,47 triliun (per semester I 2019).
"Saya juga harus bertemu OJK pada Senin (26/10), mungkin juga nanti ke Gubernur BI untuk juga membicarakan perubahan di bank-bank BUMN. Jangan sampai nanti dibilang tidak ada koordinasi," ujar Erick usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu (26/10).
Bank Mandiri merupakan pemain di kelompok teratas kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha IV pada industri perbankan nasional, sedangkan BTN merupakan kelompok bank BUKU III. Dengan kepemilikan aset sebesar itu sekaligus jaringan anak usaha yang besar, kinerja dua bank tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Perubahan pucuk pimpinan dua perbankan itu juga akan ditunggu oleh investor saham.
Posisi dirut Mandiri dijabat Plt setelah Kartika Wirjoatmodjo mengundurkan diri karena dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri BUMN. Sementara posisi definitif dirut BTN kosong setelah penolakan Suprajarto, eks Dirut BRI yang ditunjuk para pemegang saham BTN untuk menjadi pimpinan bank spesialis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) itu.
Calon Dirut Mandiri dan BTN nantinya akan sesuai dengan kriteria yang dimintakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua pimpinan perbankan ini harus memiliki visi yang sama dengan Jokowi, serta mampu bersinergi dengan BUMN lain serta pihak swasta agar mampu membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
"Yang pasti kita ingin membentuk tim yang benar-benar profesional, yang bervisi sama dengan visi presiden. Bukan nanti dirut punya visi sendiri. Ini harus menjadi bagian sinergitas yang tidak hanya antarkementerian, tapi juga dengan ekosistem lain seperti swasta," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
