Jumat 25 Oct 2019 17:36 WIB

Pasar Tunggu Kebijakan Kabinet Indonesia Maju

Pasar berharap ada perbaikan koordinasi antara kementerian

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Nidia Zuraya
Sejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Susunan kabinet Indonesia Maju cukup mendapat perhatian bagi pasar. Kali ini pasar menanti kebijakan-kebijakan dari kabinet baru yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian Tanah Air.

Porsi mayoritas yang dipegang oleh professional dinilai akan semakin memudahkan gerak pemerintah dalam mengambil keputusan. Sedangkan sekitar 45 persen yang dipimpin oleh partai politik, disebut akan berdampak positif bagi pengambilan keputusan yang menyangkut perundang-undangan.

Baca Juga

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, dengan melihat menteri koordinator yang telah ditunjuk oleh presiden, ada harapan perbaikan koordinasi antara kementerian yang kelihatannya lebih kuat.

"Sebenarnya pasar tidak sekedar melihat sosok yang dipilih, namun lebih menantikan kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat, dimana kesinambungan kebijakan dengan kebijakan pendahulu akan berdampak positif pada pasar," ujar Lucky dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memilih Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dari yang sebelumnya dipimpin oleh Wiranto. Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menggantikan Darmin Nasution.

Sementara Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Muhadjir Effendy, yang sebelumnya pos ini tidak ada. Luhut B Panjaitan tetap memimpin Menteri Koordinator bidang Maritim, ditambah lagi dengan penugasan baru untuk mendorong masuknya investasi. 

Dengan posisi kabinet yang lebih seimbang antara professional dan parpol, upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi harusnya lebih sukses, terutama dengan adanya rancangan undang-undang (RUU) prioritas menyangkut perpajakan, minerba, dan ketenagakerjaan. Melalui koalisi gemuk yang ada di parlemen saat ini, upaya untuk mendapatkan persetujuan dari parlemen diharapkan tidak memakan waktu yang lama.

Lucky melihat minat investor asing untuk masuk ke portfolio saham dan surat berharga negara masih cukup tinggi, dengan yield yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, sehingga masih ada ruang bagi rupiah dan indeks saham untuk menguat,’’ papar Lucky.

"Meski rupiah sempat tertekan dalam perdagangan hari ini, sifatnya hanya sementara", ujar Lucky.

Anak usaha Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) ini menilai, Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk memotong suku bunga acuan dalam bulan ini sebesar 25 basis point (bps), setelah sejak Juli BI secara bertahap memotong suku bunga sebesar 25 bps hingga ke level 5,25 persen pada bulan lalu dari posisi 6 persen pada Juni 2019.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement