REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Sebanyak empat Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah berhenti beroperasi. Hal tersebut dilakukan menyusul selesainya pembangunan jaringan interkoneksi atau tol listrik PT PLN Persero di Sulawesi.
"Sudah enggak beroperasi semenjak interkoneksi. Dengan interkoneksi itu ada empat PLTD yang sudah nggak beropeasi," kata Supervisor Energi Primer PLN UPDK Kendari Rasid di Kendari, Kamis (17/10).
Dia mengatakan, sejauh ini ada 11 PLTD yang beroperasi di seluruh sistem jaringan Sultra. Ungkap dia, empat PLTD yang berhenti beroperasi diantaranya PLTD Kolaka, PLTD Lasusua, PLTD Lambuya serta PLTD Wua-wua yang merupakan PLTD tertua di Sultra.
Rasid mengatakan, PLTD lainnya di luar Kendari hingga saat ini masih beroperasi mengingat posisinya yang terpisah dari sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Ungkap dia, beberapa PLTD yang belum dapat berhenti beroperasi antara lain PLTD Raha, PLTD Bau Bau, PLTD Wangi Wangi, PLTD Samolambo dan PLTD Wini.
PLN diketahui telah mengoperasikan jaringan tol listrik yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. PLN optimis keberadaan jaringan interkoneksi tersebut akan menambah efektifitas penyaluran pasokan listrik ke pelanggan, terutama di Sultra.
General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi Suroso Isnandar mengatatakan, interkoneksi itu membuat PLN menekan konsumsi Bahan Bakar minyak (BBM) sebanyak 22.615 liter perhari atau kurang lebih 678.450 liter perulan. Dia mengatakan, hal tersebut lantas berdampak pada menciutnya Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik.
"Dengan tidak beroperasinya PLTD itu maka PLN dapat melakukan penghemetan melalii pemakaian solar sekitar Rp 77 miliar perbulan," katanya.
Sebelumnya, interkoneksi tersebut memangkad BPP tenaga listrik PLN sebesar Rp 62,5 per kWh. Tol listrik tersebut juga membuat PLN mampu mengangkut surplus listrik 400 megawatt (MW) dari Sulsel ke Sultra untuk disalurkan ke pelanggan rumah tangga dan industri smelter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika