REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, upaya pemberantasan korupsi sejauh ini memberikan dampak positif bagi perekenomian Indonesia. Penindakan tindak pidana korupsi yang tidak pandang bulu membuat investor percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk berbisnis.

Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, mengatakan, praktik korupsi di Indonesia sudah menjarah ke seluruh sektor. Korupsi juga membuat alokasi sumber daya alam yang dimiliki menjauh dari kepentingan publik. Itu pada akhirnya merugikan negara dan membuat investor memandang negatif Indonesia.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak sekadar menangkap, tapi menjaga sektor-sektor strategis dengan kajian-kajiannya. KPK juga sekaligus melakukan penjagaan," kata Faisal dalam Diskusi Indef Ekonomi Politik Korupsi di ITS Tower, Jakarta, Senin (30/9).

Faisal mengatakan, praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Rencana pembangunan jangka panjang yang tidak terukur pun tidak akan menjadi kepedulian para koruptor. Menurut Faisal, apa yang diinginkan koruptor hanyalah meraup segala sumber daya secepat-cepatnya dan sebanyak mungkin. Akibatnya, fondasi pembangunan lama-kelamaan menjadi rapuh.  

Kurun waktu 2015-2019, penindakan pelaku korupsi oleh KPK sangat masif dan memberikan angin segar bagi perekonomian. Ia mencatat, berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mengalami perbaikan, dari skor 36 pada tahun 2015 menjadi skor 38 pada tahun ini. Meski masih jauh dari skor 100, itu menunjukkan perbaikan dalam pemberantasan korupsi.

Seiring perbaikan itu, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business terus membaik. Dari peringkat ke-114 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-73 pada tahun 2019. "Ada improve (perbaikan) korupsi dan kemudahan berbisnis juga membaik. Jadi, yang dilakukan selama ini (pemberantasan korupsi) menghasilkan sesuatu yang positif," kata Faisal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika