REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR menyebut anggaran yang dibutuhkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebesar Rp 3 triliun. Saat ini, anggaran BPOM hanya sekitar Rp 1,9 triliun pada tahun ini dan sebanyak Rp 1,2 triliun digunakan biaya rutin seperti gaji.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan perlu adanya evaluasi anggaran Badan POM. Hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
“Anggaran badan POM, di tengah tugas BPOM yang mengawasi mutu dan kandungan obat, makanan, dan kosmetik di seluruh Indonesia, saat ini hanya Rp 1,9 triliun. Itu tentu sangat minim. Sehingga memang dibutuhkan komitmen pemerintah untuk dorong kinerja Badan POM, paling tidak dengan menganggarkan hingga sekitar Rp 3 triliun,” ujarnya saat acara Forum Merdeka Barat 9 di Kominfo, Jakarta, Senin (16/9).
Menurutnya besaran anggaran Rp 3 triliun mencakup termasuk untuk pengembangan IT Badan POM. Sehingga, kata dia, kelak bisa ada command centre BPOM yang mampu merespons setiap informasi terkait yang beredar di media sosial.
“Setiap hari dari badan POM harus ada yang melototin medsos. Kemudian direspons, supaya masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar terkait sebuah produk,” katana.
Semenntara Kepala BPOM Penny K Lukito menambahkan sejak tiga tahun terakhir memang tidak ada penambahan signifikan bidang anggaran. Kendati begitu, kata dia, pihaknya tetap senantiasa berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kondisinya demikian, sehingga kalau ditambah tentu kami akan lebih optimal melakukan kinerja yang telah kami inisiasi selama ini,” ucapnya.
Penny mengungkapkan BPOM juga melakukan perkuatan kinerja melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM yang akan menjadi prioritas pada tahun ini antara lain asesmen kompetensi manajerial dan teknis serta mapping kompetensi, pengembangan database kompetensi, pengembangan Knowledge Management BPOM, dan pengembangan e-Learning serta lainnya.
Selain kompetensi, jumlah SDM juga perlu mendapat perhatian. Jumlah SDM saat ini (termasuk CPNS 2018) adalah 4.850 orang, sehingga BPOM masih kekurangan SDM sebanyak 2.530 orang. Penny menegaskan pentingnya tugas BPOM karena menyangkut multisektor, yaitu aspek kesehatan, sosial atau kemanusiaan, ekonomi dan keamanan atau ketertiban masyarakat.
Adapun strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan. Selama empat tahun terakhir, BPOM berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal mencapai Rp 161,48 miliar, dengan jumlah perkara kejahatan sebanyak 1.103 perkara, di mana 602 perkara sudah diselesaikan (51,35 persen).
“Pengawasan obat dan makanan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. Karena itu, kami mengajak pelaku usaha, masyarakat termasuk media, dan instansi pemerintah untuk bersama mengawasi obat dan makanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
