REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham di sela-sela rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers' Meeting/AEM) ke-51 di Bangkok, Thailand, Ahad (8/9).
Enggar bertemu dengan Birmingham beberapa jam sebelum perundingan tingkat menteri untuk Pakta Perdagangan Kawasan yang sudah tujuh tahun belum tuntas yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
RCEP yang masih bersifat rancangan untuk perjanjian perdagangan bebas, melingkupi 16 negara dengan kontribusi ekonomi hingga 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Para kepala negara dari 16 anggota RCEP menyuarakan agar pembahasan substansial perjanjian tersebut selesai pada November 2019. Adapun Australia merupakan salah satu dari 16 negara yang terlibat dalam RCEP dan memiliki kepentingan besar dalam pakta tersebut.
Enggar dijadwalkan baru akan memberikan penjelasan mengenai hasil pertemuan bilateral dengan Australia, dan juga hasil dari Pertemuan tingkat Menteri untuk RCEP, pada Minggu sore waktu Bangkok, Thailand. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha sebagai Ketua ASEAN, dalam pembukaan AEM ke-51 Jumat (6/9) di Bangkok, menyuarakan pentingnya dorongan dari 16 negara untuk mempercepat penyelsaian RCEP pada akhir tahun ini.
"Finalisasi RCEP tahun ini akan merefleksikan kepercayaan kawasan dan mitra dialog dalam sinkronisasi perdagangan dan investasi," ujar Chan-o-Cha.
Kesepakatan RCEP juga dinilai semakin penting untuk meningkatkan nilai perdagangan negara-negara kawasan di tengah meningkatnya ketegangan hubungan dagang pasar global dan potensi resesi pertumbuhan ekonomi dunia. RCEP akan melingkupi 10 negara ASEAN yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta 6 negara mitra dagang ASEAN yakni China, India, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
RCEP, blok perjanjian yang disebut sebagai pesaing dari Kemitraan Trans-Pasific (Trans-Pacific Partnership) mulai dibahas pada 2012 dan diharapkan selesai pada 2015. Namun, hingga kini perundingan RCEP belum tuntas karena diadang perdebatan alot mengenai permasalahan akses pasar ataupun akses jasa di sejumlah negara RCEP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
