Kamis 29 Aug 2019 05:37 WIB

UKM Wajib Lakukan Digitalisasi untuk Bantu Perekonomian RI

Pemerintah akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi untuk jaringan internet.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Pengusaha UMKM
Foto: Ditjen Pajak
Pengusaha UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank UOB Indonesia menyebut, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, untuk lebih dapat berkontribusi, masing-masing pelaku UKM wajib melakukan digitalisasi bisnis untuk bisa memperbesar skala usaha.

Ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja menuturkan, pelaku UKM harus dapat melakukan digitalisasi agar dapat melakukan ekspansi usaha. "Digitalisasi akan membantu mereka untuk mencapai tujuan ekspansi dan menjadikan bisnis tetap kompetitif," kata Enrico dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/8).

Baca Juga

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, lewat penggunaan teknologi, UKM akan mampu mengotomatisasi berbagai proses operasional bisnis serta meningkatkan produktivitas.

Lebih lanjut, pemerintah harus melihat digitalisasi sebagai langkah untuk membuat UKM dari Indonesia lebih banyak menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor, serta berkontribusi pada pertumbuhan PDB.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, pemerintah akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi untuk jaringan internet. Pertumbuhan e-commerce yang kian pesat harus difasilitasi dengan pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah tidak hanya cukup mengurus regulasi tapi fasilitasi. Kita akan dorong karena kalau tidak kita terlambat," kata Rudiantara.

Saat ini, kata Rudiantara, rata-rata anggaran untuk pembangunan infrastruktur jaringan internet besaran sekitar 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Namun, ia mengakui bahwa negara tetangga jauh lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk jaringan internet.

Karena itu, pemerintah memiliki skema pembiayaan yang melibatkan lebih banyak peran swasta. Yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA).

Rudiantara, dua skema itu diharapkan dapat menjembatani kebutuhan pembangunan di era digital yang tujuan akhirnya membantu kebutuhan digitalisasi di Indonesia.

"Justru pemerintah terus fokus memberikan dukungan kebijakan kepada UKM. Kita lihat platform marketplace. Misal Tokopedia yang punya 7 juta UKM dan 70 persen UKM disana ternyata belum pernah berbisnis. Jadi marketplace itu menciptakan UKM," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement