REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengembang tak ingin kehilangan momentum pemindahan ibu kota untuk mendongkrak penjualan. Sehari setelah lokasi ibu kota baru diumumkan, pengembang langsung mempromosikan properti mereka di Kalimantan Timur.
Hal itu seperti yang dilakukan raksasa properti raksasa PT Agung Podomoro Land Tbk. Agung Podomoro bergerak cepat memasang iklan di salah satu harian nasional untuk memasarkan hunian yang mereka bangun, yaitu Superblock Borneo Bay City.
Direktur Agung Podomoro Land Paul Christian Ariyanto mengaku sengaja memasang iklan properti tersebut. \"Iya, kami memasang iklan properti proyek Borneo Bay City. Properti tersebut berada di Kalimantan Timur,\" ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (27/8).
Kendati demikian, dia menyebut perusahaan sudah lama memasarkan proyek tersebut. Hunian tersebut juga sudah dibangun sejak 2013. "Proyek Borneo Bay City sudah kita iklankan sejak 2014. Kami bangun hunian di sana karena Kalimantan Timur memiliki imbal hasil bisnis yang menjanjikan," katanya.
Dalam iklan yang dipasang, Agung Podomoro menawarkan hunian dengan harga Rp 700 juta yang disertai dengan kalimat "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur". Selain itu, Agung Podomoro mencoba memikat konsumen dengan mencantumkan keterangan bahwa waktu tempuh dari properti mereka yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, hanya 20 menit ke Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan calon ibu kota baru.
Paul mengatakan, perusahaan sebelumnya tidak pernah mengetahui rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurut dia, Agung Podomoro membangun hunian di kawasan tersebut karena memperkirakan Kalimantan Timur akan menjadi kota metropolitan.
"Kita bikin studi sudah lama di sana. Kalimantan, khususnya Balikpapan, akan jadi kota maju seperti Makassar yang jadi pusat metropolitan di Sulawesi," ungkapnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tak pernah membocorkan informasi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur kepada para pengembang. “Kami tidak memberitahukan. REI (Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia) berinisiatif sendiri (membangun),” kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Yusuf Hariagung saat dikonfirmasi, kemarin.
Terkait detail penyusunan pengembangan hunian di kawasan calon ibu kota baru, pihaknya belum dapat buka suara. Seperti diketahui, untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan pembangunan ibu kota baru di lahan seluas 3.000 hektare.
Spekulan
Pemerintah yakin aksi spekulan tanah dapat dibendung. Sebab, dari 180 ribu hektare lahan calon ibu kota baru yang tersedia, sebanyak 90 persennya dikuasai negara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyampaikan, 90 persen lahan yang tersedia dari 180 ribu hektare berstatus hutan tanaman industri (HTI) yang dipegang izinnya oleh perusahaan. Rencananya, izin perusahaan-perusahaan tersebut akan dibekukan (alias tak dapat diperpanjang kembali seiring dengan dibangunnya ibu kota baru. “Itu nanti wewenangnya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ujar Sofyan di kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa.
Sebanyak 10 persen lahan yang direncanakan sebagai kawasan ibu kota dimungkinkan berstatus lahan masyarakat dan lainnya. Menurut dia, pemerintah masih melakukan identifikasi terkait hal itu.
Sofyan menambahkan, pemerintah akan meminimalkan pembebasan lahan dan segera melakukan pembekuan izin untuk menekan aksi spekulan. Sebagai catatan, dari 180 ribu hektare lahan yang disediakan untuk ibu kota baru, sebanyak 40 ribu hektare akan digunakan sebagai kawasan pembangunan ibu kota di tahap awal. “Untuk yang 10 persen juga kita freeze dulu supaya enggak ada aksi spekulan,” ujarnya. n novita intan/imas damayanti, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
