REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan empat destinasi super prioritas masuk dalam kebijakan strategis dan mendapatkan alokasi khusus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Keempat destinasi super prioritas tersebut ditargetkan bisa memberikan devisa bagi negara hingga 5,5 miliar dolar AS.
Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menuturkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun pada 2020 untuk pembangunan infrastruktur destinasi super prioritas. Pembangunan utilitas dasar harus tuntas pada tahun 2020 agar pengembangan selanjutnya dapat segera dilakukan.
Sebagai informasi, empat destinasi prioritas yakni Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, serta Labuan Bajo di Nusa Tenggaran Timur.
"Danau Toba (ditargetkan mendatangkan) satu juta wisman, Borobudur dua juta wisman, Mandalika dua juta wisman, Labuan Bajo 500 ribu wisman karena ada keterbatasan daya angkut," kata Arief saat ditemui di Jakarta, akhir pekan ini.
Arief mengatakan, setiap kunjungan satu juta wisman, maka potensi devisa pariwisata yang bisa dikantongi sebesar 1 miliar dolar AS per tahun. Karena itu, dari 5,5 juta wisman yang bisa ditarik ke empat destinasi super prioritas maka jumlah potensial devisa yang diperoleh mencapai 5,5 milar dolar AS atau sekitar Rp 78 triliun per tahun.
"Jadi kalau kita investasi Rp 6,4 triliun sebenarnya tidak besar dibanding proyeksi pendapatan yang kita raup dari devisa," kata Arief menjelaskan.
Meski demikian, Arief menegaskan, potensi devisa tersebut tidak langsung diperoleh secara instan pada tahun depan. Sebab, pembangunan tahap pertama empat destinasi super prioritas itu butuh waktu lima tahun setelah utilitas dasar dituntaskan tahun depan.
Infrastruktur yang wajib dipenuhi dimuali dari akses jalan yang memadai, bandara, perbaikan pelabuhan, ketersediaan air dan energi listrik, serta jaringan internet. Membangun itu semua butuh waktu lima tahun dari 2020 hingga 2025 mendatang. Namun, belum diketahui seberapa besar total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan lima tahun. Sebab, Rp 6,4 triliun hanya untuk tahun depan.
Arief mengatakan akan ada pembangunan lima tahun kedua untuk pengembangan dan perluasan kawasan wisata. Ia menyebut, 10 tahun merupakan waktu ideal dalam pengembangan kawasan wisata seperti yang dibutukan dalam pembangunan destinasi 10 Bali Baru. Bercermin dari pembangunan Nusa Dua di Bali, Arief mengatakan perlu waktu 25 tahun hingga menjadikan Nusa Dua seperti sekarang ini.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, anggaran sebanyak Rp 6,4 triliun diprioritaskan pada tahun depan. Terdapat tujuh kementerian lembaga yang terlibat dalam penggunaan anggaran. Selain Kementerian Pariwisata, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Kementerian Desa PDT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Ekonomi Kreatif.
Ia menjelaskan, pada tahun depan kinerja ekspor berpotensi membaik setelah tahun ini mengalami penurunan. Namun, perbaikan ekspor kemungkinan masih terbatas. Salah satu faktor pendorong ekspor yakni dari sektor pariwisata lewat devisa dari para turis yang masuk ke Indonesia.
Sementara, kinerja impor kemungkinan berpotensi meningkat sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh 5,3 persen pada 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika