Senin 12 Aug 2019 19:13 WIB

Jokowi Singgung Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Menkeu

Kunci perbaikan kinerja dagang ada di kemudahan untuk industri dan investasi.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel.
Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung kondisi defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) dan defisit neraca perdagangan dalam rapat terbatas di istana, Senin (12/8). Dalam rapat kali ini, Presiden meminta jajarannya mengoptimalkan minyak kelapa sawit (CPO) untuk dimanfaatkan dalam produksi avtur. 

Jokowi berharap, pemanfaatan CPO untuk industri dalam negeri mampu menekan impor dan memperbaiki kinerja perdagangan dan menekan CAD. Sebagaimana diketahui, angka CAD nasional meningkat dari 7,0 miliar dolar AS menjadi 8,4 miliar dolar AS pada kuartal II 2019, atau 3 persen dari PDB. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pembayaran dividen dan bunga utang luar negeri. 

Baca Juga

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya terus mendukung digulirkannya kemudahan untuk industri, perdagangan, dan investasi. Menurutnya, kunci perbaikan kinerja perdagangan dan pengurangan rentang CAD berada pada tiga hal tersebut. 

"Karena kalau dilihat dari sumber defisitnya pertumbuhan dari perindustrian, kemudian konsumsi masyarakat meningkat yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri, kemudian dari sisi migasnya," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (12/8).

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2019 tercatat sebesar 123,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa dinilai aman karena berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement