REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan penarikan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 500 juta dolar AS pada Juni. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebutkan, pinjaman menjadi salah satu pengerek kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Juli 2019 yang mencapai 123,8 miliar dolar AS.
Dengan pinjaman tersebut, Luky menjelaskan, utang dari ADB dan World Bank yang ditarik pemerintah hingga Juli 2019 mencapai 2 miliar dolar AS. Selain meningkatkan cadev, pinjaman juga berfungsi menutup defisit anggaran pemerintah yang tercatat mencapai Rp 135,7 triliun.
"Itu jadi salah satu strategi kita untuk manage sumber pembiayaan," ujarnya ketika ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/8).
Luky menuturkan, hubungan multilateral antara Indonesia dengan dua organisasi internasional tersebut bersifat lebih fleksibel. Artinya, ketika market atau pasar sedang menghadapi tekanan, pemerintah Indonesia dapat menarik lebih banyak pinjaman.
Untuk strategi tahun depan, Luky menuturkan, pemerintah masih terus melakukan berbagai kajian dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun menambal defisit anggaran. Hanya saja, berkaca dari pengalaman tahun ini, frontloading (mengajukan utang terlebih dahulu) menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian.
Apabila tahun depan kondisi pasar sangat flutkuatif, Luky tidak menutup kemungkinan skenario serupa akan kembali diterapkan. Yakni menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di saat volatilitas pasar sedang membaik atau menarik pinjaman multilateral maupun bilateral saat volatilitas meningkat. "Jadi ini situasional," tuturnya.
Menurut catatan Kemenkeu, tingkat utang pemerintah sampai dengan bulan Juni 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun. Jumlah utang tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 1,72 triliun dibanding dengan posisi utang per Mei 2019 yang mencapai Rp 4.571,89 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
