REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menjelaskan, permasalahan terbesar dalam pengelolaan BUMN saat ini adalah kapasitas mereka sebagai agen pembangunan. Apalagi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur fisik menjadi agenda utama pemerintah yang menguras tenaga mereka.
Heri menuturkan, kunci utama saat ini adalah pengelolaan agar kemampuan BUMN dalam memberikan kontribusi terhadap agen pembangunan. Salah satunya memaksimalkan kemitraan BUMN dengan swasta, terutama dalam hal teknis.
"Jangan semuanya diambil sendiri," tuturnya ketika ditemui usai acara diskusi di Jakarta, Rabu (7/8).
Pengelolaan patut dilakukan agar kemampuan BUMN dalam memberikan kontribusi sebagai agen pembangunan dapat berjalan konsisten, di samping mencari profit. Jadi, Heri menambahkan, apabila ada penugasan khusus atau semacamnya, peran mereka sebagai agen pembangunan tidak boleh dilepas.
Dengan memperhatikan kemitraan antara BUMN dengan swasta, Heri menjelaskan, tidak sekadar memberikan dampak positif ke anak-anak BUMN. Kolaborasi keduanya akan menciptakan multiplier effect ke dunia usaha swasta.
"Dalam menciptakan lapangan kerja yang nanti juga berefek ke mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.
Kemitraan tersebut semakin dibutuhkan mengingat persaingan dengan pengusaha internasional semakin berat. Pasalnya, Heri mengatakan, pemerintah banyak mencoret Daftar Negatif Investasi (DNI) dari investor asing. Dengan menggaet swasta, ‘modal’ BUMN dalam hal pembiayaan maupun sumber daya manusia (SDM) dapat terbantu.
Heri mengakui, sejak kuartal pertama, BUMN Indonesia dirundung banyak masalah. Dari BUMN di sektor penerbangan yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, gangguan sistem pada sektor perbankan hingga isu korupsi. Terbaru, permasalahan cukup besar adalah pada BUMN layanan listrik, PLN, yang kurang tanggap hingga menyebabkan pemadaman berskala nasional.
Rangkaian permasalahan tersebut patut menjadi momentum bagi pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk berbenah pengelolaan. Khususnya dalam manjemen internal untuk dapat antisipatif terhadap segala kemungkinan buruk yang akan mereka hadapi.
"Ini pukulan yang harus dimanfaatkan BUMN kita," tutur Heri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
