REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menekan defisit neraca dagang dengan China. Di antaranya dengan melakukan diversifikasi produk ekspor, dari makanan dan minuman hingga produk herbal. Terbaru, Kemendag juga memfasilitasi ekspor sarang burung walet.
Sekretaris Jenderal Kemendag Karyanto Suprih menuturkan, upaya lain yang juga dilakukan adalah diplomasi. Pemerintah terus melakukan pendekatan ke pemerintah China melalui misi dagang dan pembicaran bilateral. "Tujuanya, saling menjajaki kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (21/7).
Karyanto menyebutkan, masih banyak produk dari Indonesia yang berpotensi untuk dijual melalui misi dagang. Sebab, jumlah penduduk China sendiri sudah mencapai 1,4 miliar orang di mana sumber daya alam dan industri dalam negeri belum tentu sanggup memenuhi seluruh kebutuhan.
Salah satu produk yang disebut Karyanto memiliki potensi besar adalah produk pertanian dan buah segar seperti alpukat dan buah naga. "Produk ini dapat masuk ke China tanpa atau kecil hambatan, baik berupa tarif maupun nontarif," katanya.
Hanya saja, Karyanto mengakui, masih banyak hambatan yang harus dihadapi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor ke China. Di antaranya daya saing, dari segi kualitas maupun harga. Negara tetangga, terutama Vietnam, diketahui juga sedang gencar mengirimkan komoditas dan produk jadinya ke China.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri menjelaskan, pemerintah juga terus melakukan penyelesaian hambatan akses pasar produk-produk. Misalnya, sarang burung walet dan buah tropis yang kini tengah diprioritaskan pemerintah Indonesia untuk dikirim ke Negeri Tirai Bambu.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedang membahas hambatan tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Minister of General Administraion of Custom China (GACC) Ni Yuefeng di China. "Kami berharap, ini cepat selesai," ujar Kasan.
Kasan menyebutkan, dari sisi impor, banyak produk dumping dan subsidi yang datang dari China. Harga yang mereka tawarkan pun relatif lebih murah dibanding dengan produk sejenis di dalam negeri. Dampaknya, industri yang membutuhkan produk tersebut sebagai bahan baku cenderung memilih mengimpor.
Tapi, Kasan memastikan, pemerintah terus mengantisipasi dampak tersebut. Misal, dengan mengoptimalkan instrumen trade remedies terhadap barang-barang impor asal China. Instrumen tersebut digunakan untuk melindungi industri dalam negeri suatu nergara dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat.
"Bisa berupa bea masuk antidumping (BMAD), bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards dan antisubsidi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (15/7), Indonesia mengalami defisit 9,23 miliar dolar AS dengan China pada periode Januari hingga Juni 2019. Nilai tersebut lebih besar dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 8,26 miliar dolar AS.
Penyebab pelebaran defisit tersebut adalah penurunan nilai ekspor Indonesia ke China. Pada periode Januari hingga Juni 2018, nilaiya adalah 12,31 miliar dolar AS, sedangkan periode yang sama pada tahun ini hanya 11,40 miliar dolar AS.
Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, penurunan ekspor disebabkan kinerja industri di China yang menurun. Bahkan, pertumbuhan ekonomi China melambat dari 6,8 persen pada kuartal pertama 2018 menjadi 6,4 persen pada kuartal pertama tahun ini. "Kalau ada perlambatan, pasti mempengaruhi permintaan (barang ke Indonesia)," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
