Jumat 19 Jul 2019 06:39 WIB

Menpar Minta Danau Toba Dikelola Lulusan Poltekpar

Lulusan Poltekpar dapat mengelola Danau Toba menjadi destinasi kelas dunia.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Esthi Maharani
Danau Toba
Foto: Wikipedia
Danau Toba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyebut pemerintah akan mengucurkan anggaran sekiar Rp 1,6 triliun untuk pengembangan kawasan infrastruktur di Danau Toba. Di satu sisi, diharapkan para lulusan Politeknik Pariwisata Medan, Sumatera Utara dapat mengelola Danau Toba menjadi destinasi kelas dunia.

Arief mengatakan, pemerintah optimistis para lulusan Poltekpar mampu mengambil peran sebagai pebisnis dan pengelola profesional di industri pariwisata. Khususnya Danau Toba yang menjadi satu dari empat destinasi super prioritas pemerintah yang akan dikembangkan.

“Destinasi pariwisata Danau Toba nanti menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Di sana akan banyak berdiri hotel dan resort internasional. Lulusan Poltekpar Medan harus mengambil peluang ini agar bisa memenangkan persaingan di era digital tourism 4.0,” kata Menpar dalam Siaran Pers diterima Republika.co.id, Kamis (18/7).

Menurut Arief, lulusan Poltekpar Medan merupakan generasi yang dipersiapkan memasuki persaingan di era digital tourism 4.0. Itu ditandai dengan dominasi kaum milenial yang sangat mengenal teknologi digital.

Digital tourism 4.0 di industri pariwisata ditandai dengan 51 persen wisatawan mancanegara yang datang atau inbound ke Indonesia adalah kaum milenial. Arief mengatakan, dalam melakukan aktivitas pariwisata search, book, and pay, sekitar 70 persen menggunakan media sosial.

"Kalianlah yang siap menghadapi persaingan di era Digital Tourism 4.0,” katanya.

 

Direktur Poltekpar Medan, Anwari Masatip menyatakan, Poltekpar Medan pada kali ini baru mewisuda sebanyak 363 orang mahasiswa dan mahasiswi yang terdiri dari 37 orang lulusan Diploma IV dan 326 orang lulusan Diploma III.

Berdasarkan dari hasil tracer study, kata Anwari, sebanyak 77 persen telah bekerja di sektor pariwisata dan 23 persen sisanya masih dalam proses menunggu mendapatkan pekerjaaan selama 3,5 bulan ke depan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement