REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, melebarnya defisit anggaran sepanjang semester I 2019 akibat upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan masih rendah. Menurut Enny, data menjadi titik lemah pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak.
"Kita sudah pernah melakukan tax amnesty. Seharusnya program itu bisa membantu pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan lewat basis data, terutama dari data Wajib Pajak Badan karena dia menjadi kontributor terbesar," kata Enny kepada Republika.co.id, Selasa (16/7).
Enny pun meminta kepada pemerintah untuk tidak selalu menyalahkan kondisi eksternal atas lemahnya kinerja pendapatan dan belanja di dalam negeri. Ia mengatakan, pemerintah harus mampu mencari solusi bagi masalah fundamental yang memang dialami Indonesia saat ini.
Di satu sisi, kata Enny, rendahnya penerimaan juga lantara pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan. Hal itu lantas mendorong pelemahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi indikator konsumsi dalam negeri.
Karena itu, pelebaran defisit anggaran yang diprediksi pemerintah merupakan akumulasi dari lemahnya upaya mendongkrak penerimaan pajak dan pelemahan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Enny mengakui pelebaran defisit anggaran menjadi 1,93 persen memang cenderung aman dan di bawah dari batas aman sebesar 3 persen. Meski demikian, kondisi itu tetap mencerminkan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memberikan insentif di berbagai sektor belum mampu membuat kinerja keuangan membaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
