REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menilai, banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap penurunan gini ratio. Salah satunya, keberhasilan program sinergitas antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian inflasi.
Khususnya, kata Iskandar, ketika memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran yang memiliki potensi besar terjadinya peningkatan inflasi. Karenanya, sambung dia, pengendalian inflasi dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Menurutnya, poin yang menjadi prioritas pemerintah adalah inflasi volatile food yang diketahui kerap menjadi faktor utama pendorong inflasi. "Kelompok ini dapat terjaga kondisinya kemarin," ujarnya kepada Republika, Senin (15/7).
Di sisi lain, Iskandar menambahkan, pemerintah bersama pemangku kepentingan lain juga mampu mempertahankan daya beli masyarakat 40 persen terbawah. Kondisi ini didorong oleh pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan social benefit transfer atau bantuan sosial yang dapat meningkatkan daya beli penduduk miskin dan hampir miskin.
Untuk mempertahankan, atau bahkan menurunkan, gini ratio, pemerintah berkomitmen melanjutkan kedua program sosial tersebut. Iskandar menjelaskan, hal ini seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, sehingga mengurangi pengangguran di kelompok bawah, sehingga tingkat kemiskinan dapat menurun. Dampak berikutnya, gini ratio atau tingkat ketimpangan juga bisa semakin membaik.
Selain itu, Iskandar menjelaskan, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi juga terus ditingkatkan. Dengan begitu, penduduk miskin yang memiliki pendidikan rendah dapat bekerja.
"Sehingga, produktivitas dan pendapatannya akan semakin meningkat," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, perbaikan pada gini ratio merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri meskipun tingkat penurunannya hanya 0,007 dibanding dengan Maret tahun lalu. Sebab, menurunkan gini ratio seiring dengan menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat lima persen dan penurunan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan bukanlah hal mudah.
Untuk melanjutkan perbaikan ini, Darmin menambahkan, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program yang terfokus pada masyarakat miskin dan hampir miskin. Di antaranya program pembagian sertifikasi tanah dan manajemen kegiatan ekonomi di bidang pertanian. "Semakin rendah (gini ratio), bukan semakin mudah. Makanya, semakin banyak (program) yang harus disiapkan," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang tercermin dari gini ratio mengalami penurunan tipis pada periode Maret 2019. Gini ratio pada Maret lalu tercatat 0,382 poin. Angka tersebut turun 0,002 poin dibanding gini ratio pada September 2018 yang mencapai 0,384 poin. Sementara, dibanding pada Maret 2018, gini ratio mengalami penurunan 0,007 poin dari 0,389 poin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
