Jumat 12 Jul 2019 12:49 WIB

Kemendes Resmikan Agropolitan di Manokwari

Kawasan agropolitan terdiri dari 12 kampung.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan program pengembangan kawasan pedesaan argpolitan di Desa Sidey, Manokwari, Papua Barat Kamis (10/7).
Foto: kemendes
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan program pengembangan kawasan pedesaan argpolitan di Desa Sidey, Manokwari, Papua Barat Kamis (10/7).

REPUBLIKA.CO.ID, DESA BANGKIT -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan program pengembangan kawasan pedesaan argpolitan di Desa Sidey, Manokwari, Papua Barat Kamis (10/7). Kemendes PDTT juga memberi paket bantuan berupa rice milling unit, jalan lingkar di Kawasan pedesaan, pasar desa dan rumah panjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama.

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini mengatakan pengembangan kawasan pedesaan dengan konsep agropolitan ini untuk mendorong tumbuhnya klaster klaster Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) seperti produk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Manokwari. Kawasan ini terdiri dari 12 kampung.

Baca Juga

Harlina menyebutkan Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah pedesaan.

                           “Kesepahaman dan komitmen yang telah terjalin di level pusat dapat menular ke pemerintahan daerah untuk sama sama berkomitmen dalam mendukung kegiatan pembangunan pedesaan melalui kegiatan pembinaan, sharing program, anggaran dan kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan kawasan pedesaan," katanya.

Kemendes PDTT melalui Ditjen PKP sejak tahun 2017 telah memberikan berbagai fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan Kawasan. Misalnya, pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa, program pendampingan oleh pendamping desa. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan mengembangkan kegiatan pasca panen seperti pembangunan pasar desa.

“Desa harus di bangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang terintegrasi, terencana, dan terpadu. Sehingga di perlukan perencanaan dan penetapan pembangunan awasan,” katanya.

Harlina mengatakan sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bapenas mengusung program nasional untuk percepatan pembangunan desa melalui pendekatan Kawasan prioritas pedesaan nasional. Dengan demikian pembangunan desa didorong dalam perspektif Kawasan sehingga mempercepat akselerasi pembangunan dan dapat lebih cepat mendorong perekonomian

"Bagi kami menjadi suatu kepuasan tersendiri apabila program kegiatan dan bantuan pemerintah dapat di rasakan positif oleh masyarakat," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement