REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF). Salah satunya nilai tukar rupiah disepakati 14.000 per dolar AS sampai 14.500 per dolar AS pada tahun depan.

Anggota Banggar John Kennedy mengatakan beberapa faktor diperkirakan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun depan, antara lain berlanjutnya trade war dan dampaknya pada volume perdagangan. “Faktor pertumbuhan ekonomi dunia masih relatif lemah, masih terjadinya defisit neraca transaksi berjalan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Sementara beberapa faktor yang dapat mendorong apresiasi nilai tukar rupiah antara lain tidak berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter The Fed atau penurunan suku bunga The Fed serta masuknya capital inflow. “Dorongan apresiasi nilai tukar rupiah juga adanya perbaikan ekonomi domestik dan pendalaman pasar keuangan,” ucapnya.

Sedangkan laju inflasi pada tahun depan diperkirakan kisaran 2 persen persen 4 persen. Ini didukung oleh strategi umum pengendalian inflasi dengan menciptakan keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

“Strategi tersebut juga didukung oleh koordinasi kebijakan yang kuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelansya.

Ke depan, pemerintah akan tetap terus mewaspadai risiko tekanan inflasi baik dari sisi eksternal akibat meningkatnya ketidakpastian global maupun faktor domestik. Faktor domestik di antaranya potensi gangguan cuaca dan bencana alam.

“Laju inflasi diharapkan dapat stabil dan bergerak menurun dalam rangka mendukung terjaganya daya beli masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika