REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat kementerian koordinator mengajukan total anggaran sebesar Rp 1,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pada rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6). Anggaran yang diajukan oleh Kemenko Perekonomian mengalami penurunan dibandungkan anggaran 2019, sedangkan kemenko lain mengajukan penambahan anggaran.

Kemenko Bidang Perekonomian mengajukan anggaran sebesar Rp 409,4 miliar atau turun Rp4,8 miliar dibandingkan anggaran 2019 yang sebesar Rp 414,2 miliar. Meski demikian, kebutuhan belanja pegawai dan operasional naik.

"Pagu indikatif kami turun menjadi Rp 409,4 miliar dibandingkan 2019. Meski program prioritas dan reguler kami bertambah dan kebutuhan belanja pegawai dan operasional juga meningkat, kami mau tidak mau harus melakukan optimalisasi dan efisiensi," tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan tambahan anggaran Rp 100 miliar pada 2020 sehingga total kebutuhan anggaran menjadi Rp 344,5 miliar. Tambahan anggaran diusulkan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman.

Adapun Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengajukan Rp 226,2 miliar untuk 2020. Menurut Puan, anggaran tersebut turun dibandingkan realisasi anggaran 2019 sebesar Rp 342,9 miliar karena penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja.

"Anggaran di Kemenko kami yang paling sedikit. Mungkin angkanya panjang tapi nilainya sedikit sekali," imbuh Puan.

Sedangkan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajukan pagu indikatif anggaran 2020 sebesar Rp 282,8 miliar dengan mengajukan pelaksanaan integrasi program anggaran di lingkungan Kemenko Pulhukam dari tiga program menjadi satu program. "Yaitu program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika