REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Lembaga keuangan global termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berencana menghadiri konferensi pimpinan AS mengenai ekonomi Palestina bulan ini. Konferensi ini telah dirancang pemerintahan Trump sebagai awal rencana perdamaiannya.

Kemanjuran pertemuan 25-26 Juni di Bahrain telah diragukan sebab para pengusaha dan pemimpin Palestina memutuskan untuk menjauhinya gara-gara sikap bias Washington, yang pro-Israel, dantuntutan politik mereka tidak diperhatikan.

Pemilihan umum baru Israel, lonjakan dalam perang lintas-perbatasan dan kekesalan Palestina terkait pengakuan AS atasJerusalem sebagai ibu kota Israel menambah rumit keadaan.

Namun, IMF mengonfirmasi bahwa lembaga keuangan tersebut dan lembaga lain akan hadir di Ibu Kota Bahrain, Manama. "IMF telah diundang ke pertemuan itu dan berharap akan hadir, bersama lembaga lain keuangan internasional," kata seorang wakil.

Bank Eropa bagi Pembangunan dan Pembangunan Kembali (EBRD) membenarkanakan mengirim seseorang untuk mewakilinya. Seorang juru bicara Bank Dunia mengatakan bank tersebut menerima undangan dan berharap bisa ikut.

Bank pembangunan dan pemberi pinjaman telah lama memainkan peran kestabilan dalam konflik Palestina-Israel, dengan menyediakan pinjaman, jaminan kredit, dan saran kebijakan buat Pemerintah Otonomi Palestina (PNA), yang didukung Barat.

Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner pekan ini mengakhiri perjalanan ke Timur Tengah dan Eropa dengan sebagian tujuan untuk menghimpun dukungan bagi konferensi "Perdamaian bagi Kemakmuran", yang dimaksudkan untuk mengungkapkan bagian ekonomi rencana perdamaian yang digadang-gadang Presiden AS Donald Trump.

Tapi, para pejabat Palestina dan Arab curiga konferensi tersebut mungkin adalah awal dari desakan AS untuk mencampakkan penyelesaian dua-negara rumus internasional lama bagi Negara Palestina Merdeka yang berdampingan dengan Israel di Tepi Barat Sungai Jordan, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Cetak biru negara kembar tersebut telah menjadi landasan selama beberapa dasawarsa pemberian pinjaman dan dukungan teknis bagi lembaga keuangan global, dengan tujuan membangun kemampuan kementerian di dalam Pemerintah Palestina dan sektor swasta.

Meskipun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berencana menghadiri konferensi Bahrain, kedua negara itu telah meyakinkan Palestina bahwa mereka tidak akan mengesahkan rencana AS yang tidak memenuhi tuntutan utama mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika