REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 16 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan kode respon cepat (quick response code/QR Code) yang sudah sesuai dengan ketentuan di Standar Indonesia untuk Kode Respon Cepat Pembayaran Digital (Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS). Sedangkan lima perusahaan Kode QR lainnya masih memfinalisasi kriteria agar sesuai QRIS.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky Wibowo mengatakan sebanyak 16 perusahaan tersebut siap menjalani ketentuan Standar Indonesia untuk QRIS, dan ada beberapa perusahaan lainnya yang akan menyusun setelah lebaran.
"Sebanyak 16 yang sudah siap, lima lainnya finalisasi, dan juga ada yang akan menyusul setelah Lebaran," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/5).
Namun, Pungky belum merinci identitas masing-masing PJSP tersebut. Dia hanya memastikan transaksi menggunakan Kode QR akan melonjak dalam beberapa waktu ke depan menyusul akan diberlakukannya standar nasional QRIS.
"Nanti akan terinteroperabilitas, interkoneksi dengan QR Code seperti hari ini, dan itu membuat tentu saja ke depan pasti melonjak transaksinya karena ditunjang dengan kemudahan," ucapnya.
Bank Indonesia telah memperkenalkan QR Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia menargetkan QRIS akan diimplementasikan pada Semester II 2019.
Standardisasi dalam pengembangan sistem pembayaran nontunai berbasis QR Code tersebut diharapkan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas di antara perusahaan Kode QR yang ada di Indonesia, sehingga mampu mengakselerasi pengembangan ekosistem keuangan digital.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pelaku industri perbankan dan teknologi finansial dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi digital setelah adanya standar baku dalam pengembangan Kode QR tersebut. Bank Indonesia juga berharap standar yang menjadi acuan bersama oleh seluruh perusahaan Kode QR dapat mengurangi risiko dalam pengembangan layanan sistem pembayaran.
"Kami masih terus mengkomunikasikan ini kepada pihak-pihak terkait," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
