REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Panasonic Jepang mengatakan menghentikan bisnis dengan Huawei untuk mematuhi pembatasan AS. Hal ini memberikan pukulan baru kepada perusahaan telekomunikasi Cina tersebut.
Pekan lalu AS memasukkan Huawei ke dalam daftar perusahaan yang tidak dapat diperdagangkan oleh perusahaan Amerika kecuali mereka memiliki lisensi. Menurut laporan, larangan itu berlaku untuk barang-barang yang memiliki 25 persen atau lebih bahan-bahan asli AS. Pembatasan menandai eskalasi dalam upaya AS untuk memblokir Huawei, yang katanya menimbulkan risiko keamanan.
"Panasonic mengumumkan dalam pemberitahuan internal bahwa mereka harus menangguhkan transaksi dengan Huawei dan 68 afiliasinya yang dilarang oleh pemerintah AS," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dilansir BBC, Kamis (23/5).
Pekan lalu pemerintahan Trump menambahkan Huawei, pembuat smartphone terbesar kedua di dunia, ke dalam daftar entitas AS yang melarang perusahaan memperoleh teknologi dari perusahaan-perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah. Pendiri perusahaan Ren Zhengfei telah meremehkan dampak pembatasan AS terhadap Huawei, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa dampaknya bisa signifikan.
Google telah melarang Huawei dari beberapa pembaruan pada sistem operasi Android. Ini berarti desain baru smartphone Huawei akan kehilangan akses ke beberapa aplikasi Google.
Softbank Jepang dan KDDI sama-sama mengatakan mereka tidak akan menjual handset baru Huawei untuk saat ini. Perancang chip yang berbasis di Inggris, ARM mengatakan kepada stafnya bahwa mereka harus menunda bisnis dengan Huawei.
Langkah AS datang karena ketegangan dengan Cina telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Awal bulan ini, AS menyalakan kembali perang dagangnya dengan Cina dengan menaikkan tarif. Huawei telah menjadi pusat dari perebutan kekuasaan AS-Cina selama berbulan-bulan.
Dipimpin oleh AS, perusahaan tersebut menghadapi serangan balasan dari negara-negara Barat atas kemungkinan risiko yang ditimbulkan dengan menggunakan produk-produknya di jaringan seluler 5G generasi mendatang. AS berpendapat pemerintah Cina dapat menggunakan produk Huawei untuk pengawasan. Huawei menyangkal klaim tersebut dan mengatakan perusahaan independen dari pemerintah Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
