REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi rencana penyaluran beras Bulog ke aparatus sipil negara (ASN). Pemerintah diingatkan agar tak menjadikan ASN sebagai ‘kelinci percobaan’ dan korban dari ketidakmampuan Bulog menjalankan tugasnya.
Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengingatkan, beras Bulog sudah lama tertahan digudang. Biasanya, kata dia, Bulog itu berasnya bisa bertahan tiga sampai empat bulan. Walhasil kualitas berasnya pun dipertanyakan.
Ia mengingatkan alasan kebijakan memberikan ASN uang tunai lebih disebabkan karena beras dulu kualitasnya tak sesuai untuk dimakan. Karenanya, ia mewanti-wanti, jika memang beras yang diberikan dari Buloh ini lebih baik dari harga pasaran, hal ini bisa dilakukan.
"Tetapi ini kualitasnya sudah tidak bisa dimakan dan untuk habisin stok tidak benar," kata Darori kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dihitung, sebelum kebijakan itu dilakukan. Transportasi beras dan penyimpanannga adalah di antaranya.
"Kalau 5 bulan, warnanya berubah dan tidak bagus. Sekarang beras yang mau dibagiin bagaimana kondisinya. Terus pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bis tidak mengganggu. Jadi segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya. Jadi transportasinya bagaimana. Biasanya mereka beli beras di pasar rumahnya," imbuhnya.
DPR menurutnya, akan mempertanyakan kebijakan ini. Banyak aspek yang akan dibahas dengan pemerintah. "Harus dipikirkan lah itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini. Kemudian apakah pemerintah sudah setuju dari mentri keuangan yang membayarkannya. Apakah Menkeu dan Bulog sudah sepakat," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
