REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pembentukan Komite Nasional Vokasi mendapatkan respons positif dari dunia usaha. Komite Vokasi diharapkan dijadikan acuan terhadap seluruh sistem dan mekanisme dalam pendidikan maupun pelatihan vokasi di Tanah Air.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, mengatakan, dunia usaha mendukung penuh agar Komite Nasional Vokasi segera dibentuk. Menurut Anton, komite tersebut juga sudah sejak lama diusulkan oleh Kadin Indonesia untuk mengatasi masalah ketimpangan tenaga kerja di Indonesia.
“Kita perlu satu badan yang nantinya akan membuat kebijakan dan evaluasi. Dimulai dari persoalan kurrikullum, anggaran, sistem uji kompetensi sampai urusan honor dalam program pemagangan,” kata Anton kepada Republika.co.id, Selasa (7/5).
Namun, Anton mengatakan, Komite Vokasi jangan hanya mengurusi lembaga vokasi yang berdiri di bawah kementerian dan lembaga pemerintah. Lebih daripada itu, komite harus memiliki lingkup kerja yang lebih luas, melibatkan dunia usaha dan dunia industri agar sistem ketenagakerjaan di Indonesia tertata secara menyeluruh.
“Vokasi itu dual system. Dia belajar di sekolah atau balai latihan kerja lalu sambil bekerja di praktik. Ini sebetulnya yang diharapkan pemerintah agar lebih baik sehingga memperkuat daya saing,” tuturnya menambahkan.
Komite Nasional Vokasi, lanjut Anton, harus benar-benar mengacu kepada perkembangan dunia industri baik dalam maupun luar negeri dalam setiap dasar kebijakannya. Hal itu agar tenaga kerja yang dihasilkan dari lembaga sekolah maupun balai latihan vokasi benar-benar dapat diserap.
Sejauh ini, Anton menilai potret lembaga vokasi di Indonesia belum terstruktur secara rapi. Karena itu, fokus pemerintah terhadap vokasi memang harus dilakukan karena memiiki peran strategis untuk penyiapan tenaga kerja.
“Jadi saya kira komite nanti jangan hanya mengurusi yang berkaitan dengan pemerintah saja. Tapi dunia industri yang menjadi tumpuan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika